BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Kebijakan pengendalian belanja yang diterapkan pemerintah pusat mulai memengaruhi ritme kerja lembaga legislatif di Kota Balikpapan.
Sejumlah agenda yang berkaitan dengan pembentukan regulasi daerah hingga penguatan fungsi pengawasan kini harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, mengatakan penyesuaian anggaran tersebut berdampak pada berbagai kegiatan internal dewan, termasuk proses pendukung pembahasan rancangan peraturan daerah.
Menurutnya, kebijakan efisiensi merupakan keputusan nasional yang wajib diikuti seluruh pemerintah daerah sehingga konsekuensinya juga dirasakan oleh DPRD dalam menjalankan fungsi kelembagaan.
“Pengaturan anggaran dari pemerintah pusat tentu berpengaruh terhadap aktivitas organisasi daerah, termasuk pada proses pembentukan perda yang sedang berjalan,” ujar Iwan, Senin, 6 April 2026.
Ia menjelaskan, dampak paling terlihat terjadi pada kegiatan penunjang legislasi yang selama ini membutuhkan dukungan anggaran operasional cukup besar.
Beberapa agenda seperti sosialisasi perda, rapat koordinasi lintas sektor, serta forum penyerapan aspirasi masyarakat kini dilakukan lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat setiap komisi harus menyusun prioritas kerja agar pelaksanaan tugas tetap berjalan tanpa mengabaikan ketentuan penggunaan anggaran.
“Kalau bicara kinerja, tentu ada penyesuaian. Sosialisasi berkurang, intensitas rapat juga tidak sebanyak sebelumnya, termasuk kegiatan turun ke masyarakat,” katanya.
Di lingkungan Komisi I sendiri, efisiensi turut berdampak pada agenda kajian kebijakan yang biasanya rutin masuk program tahunan.
Tahun ini, dua kegiatan kajian yang sebelumnya menjadi bagian dari pendalaman substansi kebijakan belum dapat dilaksanakan.
“Biasanya Komisi I memiliki dua kajian setiap tahun sebagai bahan penguatan rekomendasi kebijakan, tetapi tahun ini belum bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Meski ruang gerak lebih terbatas, DPRD Balikpapan tetap berupaya menjaga fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran agar tidak terhenti. Setiap kegiatan yang dinilai mendesak tetap dijalankan dengan skala prioritas.
Iwan menegaskan bahwa lembaganya akan terus menyesuaikan pola kerja agar produktivitas tetap terjaga meskipun dalam kondisi anggaran yang lebih ketat.
“Yang terpenting sekarang adalah memaksimalkan anggaran yang tersedia supaya tugas utama DPRD tetap berjalan sesuai aturan,” tambahnya. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
