BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah serius menyusul dua insiden penabrakan fender Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) yang terjadi dalam rentang waktu singkat.
Penataan ulang jalur pelayaran di Sungai Mahakam menjadi fokus utama demi menjamin keselamatan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat terpadu yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.
Rapat dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Dr Supardi, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, serta sejumlah instansi teknis terkait, termasuk KSOP Samarinda, Pelindo Regional IV Samarinda, dan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Samarinda.
Diketahui, fender Jembatan Mahulu mengalami kerusakan parah akibat ditabrak kapal tongkang pada 23 Desember 2025 dan kembali terjadi pada 3 Januari 2026.
Hilangnya struktur pelindung tersebut dinilai berisiko tinggi karena jembatan kini tidak lagi memiliki pengaman dari benturan kapal.
“Insiden penabrakan terhadap aset daerah, khususnya jembatan, kembali terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan. Ini menjadi alarm bagi kita semua untuk segera melakukan mitigasi dan perbaikan tata kelola alur pelayaran di Sungai Mahakam,” ujar Gubernur Harum.
Ia menegaskan, penataan ulang tidak hanya menyasar Jembatan Mahulu, tetapi juga jembatan lain yang berada di sepanjang Sungai Mahakam, seperti Jembatan Mahkota, Jembatan Kutai Kartanegara, hingga Jembatan Kembar di Samarinda.
Dalam jangka pendek, Pemprov Kaltim meminta agar aktivitas pelayaran di bawah Jembatan Mahulu dihentikan sementara hingga fender kembali terpasang. Jika pelayaran tetap harus dilakukan, maka wajib disertai pengawalan ketat.
“Kami meminta KSOP sebagai regulator dan Pelindo sebagai operator agar tidak ada kapal melintas di bawah Jembatan Mahulu selama fender belum terpasang. Jika terpaksa, harus ada assist atau escort khusus. Ini menyangkut keselamatan publik,” tegasnya.
Harum menambahkan, perbaikan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran harus mengacu pada standar internasional, mengingat tingginya volume kendaraan dan aktivitas masyarakat yang melintas di atas jembatan tersebut setiap hari.
“Keselamatan adalah prioritas utama. Kita tidak ingin menghambat roda perekonomian, namun mitigasi harus dilakukan agar tidak terjadi kejadian yang lebih fatal,” katanya.
Sebagai solusi jangka menengah hingga panjang, Pemprov Kaltim juga merencanakan pembangunan lokasi tambat khusus bagi kapal-kapal tongkang di sepanjang Sungai Mahakam.
Langkah ini diharapkan dapat menertibkan lalu lintas pelayaran di sungai yang menjadi nadi ekonomi Benua Etam.
“Kapal-kapal, baik bermuatan maupun kosong, akan kita atur dari hulu hingga hilir. Nantinya akan dibahas secara teknis bersama KSOP, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Distrik Navigasi untuk menyiapkan area sandar atau ‘rest area’ tongkang agar tidak mengganggu alur pelayaran,” pungkas Harum. (*/jan)
