BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Balikpapan, Senin, 15 Juni 2026.
Aksi yang diawali dengan longmarch dari kawasan Simpang Plaza Balikpapan itu membawa berbagai tuntutan yang mencakup sektor energi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan publik.
Setibanya di halaman DPRD, massa menggelar mimbar bebas dan menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi keluhan masyarakat.
Salah satu isu utama yang mendapat sorotan adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta distribusi Pertalite yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan warga.
Koordinator Lapangan Aliansi Balikpapan Bergerak, Wisnu Nugroho, mengatakan persoalan BBM bukan sekadar menyangkut ketersediaan bahan bakar, tetapi juga berdampak terhadap meningkatnya biaya hidup masyarakat.
“Kami meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap kebijakan BBM karena dampaknya dirasakan hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat,” ujar Wisnu di sela aksi.
Selain persoalan energi, massa juga menyoroti minimnya jumlah tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Mereka menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian karena berpotensi memengaruhi kualitas layanan pendidikan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut menyoroti terbatasnya penerangan jalan umum di sejumlah wilayah, khususnya kawasan Balikpapan Utara dan jalur Kilometer 8 hingga Kilometer 28.
Kondisi itu dinilai dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus mengurangi rasa aman masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.
Ketua BEM Universitas Balikpapan, Jusliadin, menilai peningkatan fasilitas penerangan jalan harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Minimnya lampu jalan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan dan keamanan masyarakat,” katanya.
Aliansi Balikpapan Bergerak juga mendesak pemerintah memperketat pengawasan terhadap kendaraan berat yang masih beroperasi di luar jam yang telah ditentukan.
Selain itu, mereka meminta penertiban kendaraan besar yang parkir di bahu jalan kawasan Kilometer 15 karena dianggap mengganggu lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan.
Tuntutan lainnya meliputi percepatan pembangunan RSUD Sayang Ibu di Balikpapan Barat, evaluasi dugaan pelanggaran AMDAL pada proyek PT Mitra Gemilang, serta pemerataan pembangunan yang dinilai masih belum dirasakan secara merata di seluruh wilayah kota.
Menanggapi isu keamanan yang turut disuarakan massa, Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerrold HY Kumontoy menegaskan bahwa hingga saat ini kepolisian belum menerima laporan resmi terkait kasus begal yang ramai diperbincangkan masyarakat.
“Informasi yang beredar perlu dipahami secara utuh. Sampai saat ini tidak ada laporan begal yang masuk kepada kami. Kasus yang sempat viral sebelumnya merupakan peristiwa penganiayaan dan bukan tindak pidana begal,” jelas Jerrold.
Meski demikian, ia memastikan jajaran kepolisian tetap meningkatkan patroli di sejumlah titik rawan sebagai langkah preventif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, Polresta Balikpapan mengerahkan 419 personel. Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis guna memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kami menurunkan 419 personel dengan mengutamakan langkah preemtif dan preventif. Dialog tetap menjadi prioritas dalam pengamanan aksi,” ujar Jerrold.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk menggelar pertemuan lanjutan antara perwakilan massa, Pemerintah Kota Balikpapan, dan pihak terkait guna membahas berbagai tuntutan yang disampaikan demonstran. (*/jan)
