BALIKPAPAN, Seputarkata.com — Meski pemerintah pusat berencana melakukan penyesuaian anggaran besar-besaran pada tahun 2026, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Yono Suherman, memastikan bahwa program BPJS Kesehatan kelas III gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak akan terpengaruh dan tetap menjadi prioritas utama Pemkot Balikpapan.
Yono menegaskan bahwa pemerintah kota bersama DPRD telah menyepakati bahwa sektor-sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan tidak akan mengalami pengurangan anggaran.
“Kami sudah duduk bersama dengan pihak eksekutif, termasuk Pak Wali Kota. Program BPJS gratis dan bantuan seragam sekolah tetap jalan seperti biasa. Kalau ada penghematan, itu hanya akan menyentuh proyek infrastruktur, bukan pelayanan dasar masyarakat,” jelasnya, Rabu 22 Oktober 2025.
Politisi yang juga menjabat sebagai Koordinator Komisi I DPRD Balikpapan ini menambahkan, komitmen tersebut merupakan wujud nyata dari visi Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dalam memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap mendapat akses layanan kesehatan.
“Program BPJS gratis adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap warganya. Ini bukan sekadar janji politik, tapi sudah menjadi komitmen moral. Tidak ada pemotongan di sektor ini,” tegasnya.
Terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balikpapan Timur, Yono menjelaskan bahwa proyek tersebut tidak dibatalkan, melainkan dijalankan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Pembangunan RS Timur tetap berlanjut, hanya saja dilakukan bertahap. Saat ini sedang dievaluasi untuk menyesuaikan skala prioritas, karena kita menghadapi pemangkasan anggaran dari pusat yang cukup besar,” ujarnya.
Meski ada penyesuaian di sisi pembangunan fisik, Yono menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi warga tidak akan terganggu.
“Yang penting masyarakat jangan khawatir. Layanan kesehatan tetap berjalan normal, terutama bagi peserta BPJS kelas III. Pemerintah tetap hadir memastikan semua warga mendapatkan hak pelayanan yang layak,” pungkasnya.
Dengan kepastian tersebut, DPRD Balikpapan berharap masyarakat dapat memahami bahwa efisiensi anggaran bukan berarti pengurangan kesejahteraan, melainkan strategi agar program prioritas tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar warga kota. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
