BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Di tengah keterbatasan anggaran yang kian ketat, Pemerintah Kota Balikpapan memastikan upaya pengendalian banjir tetap menjadi fokus utama pembangunan daerah.
Komitmen ini disampaikan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Yusri, saat menanggapi kebijakan pemangkasan anggaran yang akan berdampak pada sejumlah proyek strategis tahun depan.
Menurut Yusri, pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat memberikan tekanan besar terhadap kemampuan daerah dalam membiayai proyek infrastruktur.
Dari total sekitar Rp1,8 triliun dana transfer, sekitar 70 persen di antaranya harus dipangkas. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif menentukan prioritas pembangunan.
“Pemotongan ini cukup signifikan. Banyak kegiatan fisik yang terpaksa ditunda, termasuk pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur yang kemungkinan besar tidak bisa dimulai pada tahun 2026,” ujar Yusri, Senin 13 Oktober 2025.
Ia menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat.
Dari berbagai sektor, penanganan banjir tetap menjadi fokus utama karena dinilai menyangkut kepentingan publik secara luas.
“Seluruh alokasi anggaran fisik akan kami arahkan pada program yang paling mendesak dan selaras dengan visi Wali Kota, yakni mewujudkan Balikpapan bebas banjir,” tambahnya.
Yusri menjelaskan, banjir masih menjadi persoalan klasik yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Selain pembangunan infrastruktur drainase dan normalisasi saluran air, pemerintah juga akan memperkuat program konservasi lingkungan sebagai langkah pencegahan jangka panjang.
“Pekerjaan besar ini tidak bisa berhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Kami tetap berupaya agar masyarakat merasakan dampak nyata dari setiap kebijakan pembangunan,” katanya.
Meski beberapa rencana infrastruktur besar harus ditunda, Yusri optimistis prioritas terhadap pengendalian banjir akan membawa manfaat langsung bagi warga.
Ia berharap pemerintah pusat dapat kembali mempertimbangkan alokasi dana daerah agar pembangunan di Balikpapan tidak terhambat.
“Kami akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena yang paling penting, setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat maksimal bagi warga Balikpapan,” pungkasnya. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
