BALIKPAPAN, Seputarkata.com — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menyoroti belum diakomodasinya sejumlah usulan program prioritas hasil tinjauan lapangan dalam perencanaan anggaran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) tahun 2025.
Hal itu disampaikan Fauzi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD dan Disporapar Balikpapan, Senin 13 Oktober 2025 di ruangan Komisi ll Gedung DPRD.
Rapat tersebut membahas evaluasi penyerapan program sekaligus kesiapan pelaksanaan kegiatan tahun depan.
Menurut Fauzi, banyak masukan yang telah disampaikan pihaknya dari hasil pengawasan dan kunjungan lapangan, namun hingga kini belum terealisasi dalam program resmi Disporapar. Salah satunya terkait pengelolaan Pantai Manggar Segarasari, destinasi wisata unggulan kota minyak.
“Kami menyoroti beberapa catatan, salah satunya di Pantai Manggar. Ada persoalan sewa fasilitas seperti terpal dan lain-lain yang sempat dikeluhkan masyarakat. Selain itu, kami juga menyoroti masalah air bersih karena di sana hanya ada dua ground tank. Kami sudah usulkan tambahan minimal empat unit, tapi ternyata belum masuk dalam program,” ujarnya.
Fauzi menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya sinkronisasi antara hasil pengawasan DPRD dengan perencanaan di tingkat dinas.
Ia menilai seharusnya setiap usulan yang bersumber dari hasil kunjungan dan aspirasi masyarakat turut menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Program yang kami ajukan itu berdasarkan kebutuhan di lapangan, bukan keinginan semata. Tahun depan kami minta hal seperti ini tidak terulang lagi. Usulan dari DPRD harus diakomodir sebagai bagian dari program prioritas,” tegasnya.
Selain infrastruktur pendukung, Fauzi juga menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Ia menyebut, meski terjadi sedikit penurunan pendapatan di Pantai Manggar, potensi sektor ini masih cukup besar untuk digarap secara optimal.
“Pantai Manggar masih menjadi sumber PAD yang potensial. Meski sempat turun, kegiatan dan kunjungan tetap tinggi. Artinya, dengan pengelolaan yang baik dan fasilitas yang memadai, kontribusinya bisa terus meningkat,” katanya.
Fauzi berharap, Disporapar dapat lebih terbuka dalam menyusun program dan menjalin komunikasi intensif dengan DPRD, agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
“Tujuan kami sama, yaitu meningkatkan pelayanan dan memperkuat daya tarik wisata Balikpapan. Karena itu, perencanaan ke depan harus selaras antara eksekutif dan legislatif,” pungkasnya. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
