BALIKPAPAN, Seputarkata.com — Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya penyerapan aspirasi masyarakat ke dalam rencana program dan anggaran daerah tahun 2025.
Ia menilai banyak usulan yang dihasilkan melalui kegiatan DPRD justru tidak muncul dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Menurut Taufik, hasil dari berbagai agenda resmi seperti rapat dengar pendapat (RDP), forum group discussion (FGD), serta kunjungan lapangan bersama warga semestinya menjadi acuan dalam penyusunan program daerah.
Namun kenyataannya, banyak aspirasi tersebut tidak diakomodasi oleh pihak perencana.
“Selama ini kita sudah banyak menampung aspirasi masyarakat lewat sidak dan FGD, tapi saat dicek di SIPD, justru yang muncul adalah program buatan mereka sendiri. Aspirasi warga yang kita perjuangkan malah tidak tercatat sama sekali,” ujarnya usai mengikuti RDP dengan Bappeda dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra, Senin 13 Oktober 2025.
Taufik menjelaskan, pertemuan itu sejatinya dimaksudkan agar Bappeda dan OPD dapat menyusun prioritas program pembangunan yang selaras dengan hasil pembahasan bersama DPRD.
Namun, ia menilai selama ini Bappeda terlalu dominan menentukan arah kebijakan tanpa mempertimbangkan masukan Dewan.
“Banyak program hasil pembahasan kami di komisi yang justru dicoret atau dianggap tidak prioritas. Misalnya, rencana promosi pariwisata lewat media. Kalau media dihilangkan, bagaimana potensi wisata daerah bisa dikenal luas?” tegasnya.
Selain itu, Taufik juga menyoroti hasil kunjungan lapangan yang tidak pernah masuk dalam daftar kegiatan pembangunan. Ia menilai pola kerja semacam ini menandakan lemahnya komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan pihak eksekutif.
“Setiap tahun kami turun ke lapangan, melihat langsung kebutuhan warga, tapi hasilnya nihil. Yang muncul tetap program mereka sendiri,” ucapnya.
Ia mengingatkan, jika kondisi ini tidak segera dibenahi, maka kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif bisa semakin merosot.
“Kalau masyarakat melihat usulannya tidak pernah terealisasi, mereka akan berpikir DPRD tidak bekerja. Padahal kita sudah berupaya menyuarakan kepentingan mereka,” tandasnya.
Taufik menegaskan, pembenahan internal di tubuh DPRD juga diperlukan agar kinerja dan citra lembaga legislatif dapat kembali dipercaya masyarakat.
“Sudah saatnya kita buktikan bahwa DPRD benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar simbol politik,” pungkasnya. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
