BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 berpotensi direviu ulang.
Hal ini menyusul adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan terhadap postur keuangan daerah.
Menurut Taqwa, saat ini DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan tengah membahas APBD Perubahan 2025 dan APBD Murni 2026.
Sejumlah program prioritas tetap menjadi rencana, termasuk pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur.
Namun, dengan adanya penurunan dana bagi hasil dan transfer pusat yang mencapai lebih dari Rp1 triliun, penyesuaian anggaran menjadi langkah yang tidak bisa dihindari.
“Kita harus melakukan rasionalisasi. Ini bukan hanya terjadi di Balikpapan atau Kalimantan Timur, tetapi hampir di seluruh Indonesia akibat kebijakan fiskal pusat,” ujar Taqwa, Rabu 8 Oktober 2025.
Wakil Ketua DPRD ini menegaskan, perubahan postur keuangan daerah kemungkinan mempengaruhi jadwal pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur.
“Melihat kondisi anggaran, kemungkinan akan ada pembicaraan ulang antara pemerintah kota dan DPRD, khususnya bersama TAPD dan Banggar, untuk meninjau kembali APBD Murni 2026,” jelasnya.
Meski demikian, Taqwa menegaskan bahwa program prioritas tetap harus berjalan, sementara program-program lain dapat disesuaikan atau ditunda sesuai kemampuan anggaran.
“Kita harus menilai mana program yang tetap berjalan dan mana yang bisa ditunda sementara. Semua keputusan harus disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah,” tambahnya.
Menurut Taqwa, proses rasionalisasi anggaran tidak hanya soal pemangkasan, tetapi juga memastikan alokasi dana lebih tepat sasaran agar prioritas pembangunan kota tetap tercapai.
Pemerintah kota bersama DPRD akan terus melakukan pembahasan intensif agar kondisi keuangan yang terbatas tidak menghambat proyek strategis.
Dengan pendekatan ini, diharapkan Balikpapan tetap mampu melaksanakan program penting, termasuk penguatan layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit, sekaligus menyesuaikan program lain yang tidak mendesak.
Taqwa menekankan pentingnya koordinasi antara DPRD, pemerintah kota, dan tim anggaran agar setiap keputusan anggaran bersifat realistis dan berdampak maksimal bagi masyarakat. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
