BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Kondisi Pelabuhan Speed Boat Balikpapan–Penajam di Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat, kembali menjadi sorotan anggota DPRD Kota Balikpapan.
Pelabuhan yang setiap hari digunakan masyarakat untuk menyeberang menuju Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) itu kini dinilai semakin memprihatinkan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Baharuddin Daeng Lalla, mengatakan pelabuhan tersebut sebenarnya sudah memiliki Detail Engineering Design (DED) sejak beberapa tahun lalu.
Bahkan pada 2019, Pemerintah Kota Balikpapan telah menganggarkan pembangunan fasilitas tersebut sebelum kewenangannya beralih ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Sudah ada DED-nya, bahkan tahun 2019 sudah pernah dianggarkan saat masih kewenangan kota. Tapi setelah beralih ke provinsi, pembangunannya tidak berlanjut,” ujar Baharuddin, Selasa 7 Oktober 2025.
Menurutnya, pelabuhan yang menjadi salah satu pintu utama transportasi laut masyarakat Balikpapan Barat itu kini dalam kondisi tidak layak.
Fasilitas yang rusak, dermaga yang mulai rapuh, serta area tunggu yang sempit membuat aktivitas penyeberangan menjadi tidak nyaman dan rawan kecelakaan.
“Pelabuhan ini harus segera diperbaiki karena kondisinya membahayakan. Kami minta pemerintah provinsi segera menindaklanjuti agar keselamatan pengguna tidak diabaikan,” tegasnya.
Baharuddin menilai, pelabuhan speed boat Balikpapan–Penajam memiliki nilai strategis karena menjadi satu-satunya pelabuhan milik Pemkot Balikpapan yang masih aktif di wilayah barat kota.
Aktivitasnya juga sangat vital karena menjadi jalur alternatif utama penghubung dua daerah sebelum beroperasinya Jembatan Tol Balang secara penuh.
Ia membandingkan kondisi pelabuhan di sisi Penajam yang kini jauh lebih tertata, memiliki dermaga baru, dan fasilitas penumpang yang lebih baik.
“Kalau tidak segera dibenahi, pelabuhan kita akan tertinggal. Di Penajam pelabuhannya sudah bagus, tinggal Balikpapan yang belum tersentuh,” ungkapnya.
DPRD Balikpapan berharap Pemerintah Provinsi Kaltim dapat segera melakukan koordinasi lintas instansi untuk merealisasikan rencana revitalisasi pelabuhan tersebut.
Selain demi keselamatan dan kenyamanan pengguna, pembenahan fasilitas juga diharapkan dapat mendukung mobilitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Pelabuhan ini bukan hanya sarana transportasi, tapi juga urat nadi ekonomi warga. Sudah seharusnya dibenahi agar lebih representatif dan berdaya saing,” pungkas Baharuddin. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
