BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menempatkan sektor pertanian dan perikanan sebagai salah satu fokus utama dalam pembahasan anggaran murni Tahun 2027.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus ialah rencana pembukaan lahan sawah baru di kawasan Teritip guna memperkuat produksi pangan lokal.
Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengatakan pembahasan bersama Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3) diarahkan untuk menyeleksi program-program yang benar-benar mendesak dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama petani dan nelayan.
Menurut dia, sejumlah kebutuhan dasar di sektor pertanian masih memerlukan dukungan anggaran yang memadai, mulai dari penyediaan bibit, bantuan bagi kelompok tani dan nelayan, hingga penguatan sarana produksi di lapangan.
Selain itu, dukungan alat dan mesin pertanian juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat.
“Yang kami bahas sekarang adalah anggaran murni 2027. Sebelum disahkan, tentu harus dipastikan lebih dulu program mana yang paling prioritas dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Fauzi, Selasa, 23 Juni 2026.
Di antara berbagai usulan yang dibahas, rencana pembukaan lahan pertanian padi di Teritip menjadi salah satu agenda yang paling disorot. Komisi II menilai program tersebut penting karena berkaitan langsung dengan upaya memperluas area tanam sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Fauzi menjelaskan, terdapat kelompok tani di wilayah Teritip yang membutuhkan tambahan lahan untuk pengembangan sawah. Namun, alokasi anggaran yang tersedia saat ini dinilai belum mencukupi untuk merealisasikan kebutuhan tersebut secara optimal.
Dalam pembahasan sementara, anggaran yang disiapkan untuk pembukaan lahan sekitar 10 hektare di Teritip pada 2027 baru berkisar Rp300 juta. Padahal, kebutuhan riil untuk membuka lahan pertanian di kawasan itu diperkirakan mencapai sekitar Rp1,5 miliar.
Kondisi tersebut membuat Komisi II meminta DP3 melakukan penyesuaian di internal program. Sebab, pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah kota tidak memberi ruang bagi penambahan anggaran baru dari luar alokasi yang sudah ada.
Karena itu, DPRD mendorong agar dinas melakukan pergeseran anggaran dari kegiatan yang dinilai belum terlalu mendesak menuju program yang lebih strategis.
Menurut Fauzi, langkah tersebut menjadi pilihan paling realistis agar agenda penguatan pertanian, termasuk pembukaan sawah baru, tetap bisa berjalan.
“Kalau tidak memungkinkan ada tambahan dari pagu yang ada, maka yang harus dilakukan adalah menyusun ulang prioritas di internal dinas. Program yang paling dibutuhkan masyarakat harus didahulukan,” katanya.
Ia menegaskan, arah pembahasan anggaran ini bukan sekadar soal belanja tahunan, melainkan bagian dari strategi jangka menengah untuk memperkuat sektor pangan daerah.
Dengan dukungan anggaran yang lebih terarah, DPRD berharap kebutuhan petani dan nelayan dapat terpenuhi, sekaligus mendorong Balikpapan memiliki basis produksi pangan yang lebih kuat di masa mendatang. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
