BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Pembahasan awal arah kebijakan fiskal Kota Balikpapan untuk tahun anggaran 2027 mulai digulirkan. Dalam proyeksi sementara yang dibahas bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan ditargetkan meningkat menjadi Rp1,68 triliun, naik dari kisaran Rp1,5 triliun pada 2026.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono mengungkapkan, target tersebut muncul dalam rapat pimpinan DPRD bersama TAPD yang digelar untuk membedah asumsi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Menurut dia, pembahasan ini menjadi pijakan awal sebelum rancangan anggaran dibahas lebih rinci pada tahap berikutnya.
“Pagi tadi kami rapat pimpinan DPRD bersama TAPD Pemerintah Kota untuk membahas asumsi PAD sekaligus proyeksi APBD tahun 2027,” kata Budiono, Senin 22 Juni 2026.
Ia menjelaskan, kenaikan PAD menjadi salah satu komponen penting dalam membentuk postur APBD tahun depan. Jika target tersebut tercapai, maka total APBD Balikpapan pada 2027 juga diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan tahun berjalan.
Pada tahun anggaran 2026, APBD Balikpapan berada di angka sekitar Rp3,245 triliun. Sementara untuk 2027, nilainya diproyeksikan menembus Rp3,461 triliun. Kenaikan tersebut disusun berdasarkan asumsi bahwa dana transfer dari pemerintah pusat tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun sebelumnya.
“Dengan PAD yang diproyeksikan naik menjadi Rp1,68 triliun, maka APBD Balikpapan 2027 juga diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp3,461 triliun,” ujar Budiono.
Saat ini, proses pembahasan masih berada pada tahap awal melalui forum Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Seluruh komisi di DPRD Balikpapan, mulai dari Komisi I hingga Komisi IV, tengah menelaah asumsi dan kebutuhan anggaran masing-masing sektor sebelum dibawa ke pembahasan lanjutan di Badan Anggaran.
Budiono menegaskan, tahapan ini penting untuk menentukan arah belanja daerah, proyeksi pendapatan, hingga prioritas pembangunan yang akan dijalankan Pemkot Balikpapan pada 2027.
Hasil pembahasan KUA-PPAS nantinya akan menjadi landasan utama dalam menyusun APBD secara lebih detail agar target pembangunan dan kebutuhan pelayanan publik dapat diakomodasi secara optimal. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
