BALIKPAPAN, Seputarkata.com — Lambatnya realisasi program dan serapan anggaran kembali disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.
Ketua Komisi I DPRD, Danang Eko Susanto, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap tahun, anggaran menumpuk, kegiatan tak berjalan, dan akhirnya berujung pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Diwawancarai , Senin 20 Oktober 2025, Danang menjelaskan bahwa tingginya Silpa bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan cerminan lemahnya perencanaan dan eksekusi di tingkat pelaksana.
“Banyak daerah, termasuk Balikpapan, masih belum maksimal menggunakan anggaran. Akibatnya, pemerintah pusat menganggap daerah tidak siap dan memutuskan untuk menurunkan porsi dana transfer,” ujarnya.
Menurutnya, fenomena ini menunjukkan bahwa sejumlah OPD belum mampu mengelola waktu dan anggaran secara efektif. Salah satu penyebab klasik yang berulang setiap tahun adalah keterlambatan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta proses lelang yang berjalan terlalu lama.
“Begitu APBD disahkan, semua persiapan seharusnya sudah tuntas. Tapi kenyataannya, banyak kegiatan baru mulai dibahas setelah beberapa bulan berjalan. Dampaknya, proyek fisik seperti drainase, jalan, atau fasilitas publik tidak bisa selesai tepat waktu,” jelas Danang.
Ia menambahkan, kondisi tersebut tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kalau anggaran tidak terserap, masyarakat yang rugi karena program tidak sampai ke mereka. Padahal uangnya ada, tapi tidak dimanfaatkan,” tegasnya.
Danang juga menyoroti kendala teknis seperti penyesuaian sistem e-Catalog baru yang sempat memperlambat pengadaan barang dan jasa. Meski begitu, ia menilai alasan semacam itu seharusnya tidak terus diulang.
“Kita hidup di era digital, jadi perubahan sistem harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai jadi kambing hitam setiap kali proyek terlambat,” katanya.
Sebagai solusi, DPRD meminta Pemkot Balikpapan memastikan semua OPD bekerja lebih cepat dan memiliki jadwal pelaksanaan yang jelas sejak awal tahun. Ia menekankan pentingnya evaluasi rutin agar kegiatan berjalan sesuai target.
“Kalau mau dana pusat tetap besar, tunjukkan kinerja nyata. Kurangi rapat, perbanyak eksekusi di lapangan,” pungkasnya. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
