JAKARTA, Seputarkata.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi MCP tertinggi untuk Direktorat Koordinator Supervisi Wilayah IV dan meraih penghargaan Sertifikat Delta MCP Terbaik 2023 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) untuk kategori Peningkatan MCP Terbaik.
Prestasi Benua Etam itu diperoleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Korupsi Daerah 2024 di Auditorium Gedung Juang Merah Putih Komisi Pencegahan Korupsi Jalan Kuningan Persada Jakarta, Rabu 20 Maret 2024.
Rakornas digagas KPK-RI dirangkai peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024, dihadiri Ketua KPK Nawawi Pamolango, Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw dan Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari.
“Alhamdulillah prestasi ini menjadi spirit bagi kita di daerah,” kata Sekda Sri Wahyuni usai pengumuman bagi daerah-daerah peraih MCP tertinggi oleh KPKRI.
Namun terpenting lanjutnya, bagaimana Pemerintah Provinsi Kaltim juga kabupaten dan kota memiliki semangat untuk meningkatkan pengawasan internal pada area-area indikator MCP.
“Tapi kita sampaikan apresiasi dan terimakasih pada semua perangkat daerah yang masuk dalam penilaian delapan area MCP,” katanya lagi.
Sekda pun berharap penilaian MCP yang diraih tidak hanya dicapai, tetapi harus dipertahankan dan dimplementasikan dengan baik.
Terlebih lagi ungkapnya, Kaltim sudah meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI dalam hal akuntabilitas keuangan daerah.
“Maka prestasi dan predikat ini minimal harus dipertahankan, selayaknya ditingkatkan,” harapnya.
Indikator MCP menurut Sekda sebagai sistem pelaporan yang dibuat KPK untuk upaya pencegahan korupsi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun bukanlah hal baru bagi daerah di Kaltim.
“Perlu pengawalan dan komitmen dari sekretaris daerah dan inspektorat dalam mengawasi delapan fokus area MCP,” tegasnya.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kembali menjelaskan MCP Korsupgah KPK memiliki 8 area intervensi, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan tata kelola keuangan desa.
“Delapan sektor yang kita intervensi adalah potret pengendalian internal Pemerintah Daerah,” ungkapnya.
Karena itu, pengelolaan bersama MCP kian dikembangkan dan disempurnakan sesuai hasil evaluasi, dimana tahun ini KPK, Kemendagri dan BPKP membuat sebuah roadmap yang didalamnya terdapat 26 indikator dan 62 sub indikator yang lebih straregis.
“MCP itu ada indikator dan sub indikator yang harus dilakukan Pemerintah Daerah agar pengawasan internal sehat, pengadaan barang dan jasa tidak ada korupsinya, juga manajemen SDMnya tidak ada jual beli jabatan,” pungkasnya.
Selain Pemerintah Provinsi Kaltim meraih penghargaan pada Direktorat Korsup Wilayah IV, juga Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kategori Peningkatan MCP Terbaik Kota/ Kabupaten, serta Kabupaten Kutai Barat kategori Sertifikasi Tanah/ Barang Milik Daerah Terluas 2023.
Rakornas bertema Penajaman Tata Kelola Pemerintahan melalui MCP yang Selaras dengan Peningkatan Integritas Pemerintah Daerah dihadiri 11 pemerintah provinsi, serta 2 kabupaten dan 5 kota di Indonesia.
Kegiatan satu hari diisi diskusi panel menghadirkan narasumber Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Ketua Gapensi, Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia dan Komisioner Ombudsman.
Tampak hadir mendampingi Sekda, Kepala Itwil Provinsi Kaltim Dr HM Irfan Prananta, juga hadir Dewan Pengawas KPKRI, serta 554 peserta secara daring seluruh Sekda/Itwil/Itda dari seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota se Indonesia. (*)
