BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Upaya mempercepat pencairan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Timur untuk Kota Balikpapan menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur ke DPRD Kota Balikpapan, Rabu, 6 Mei 2026.
Pertemuan tersebut diterima langsung Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, Dharmawaty.
Agenda itu menjadi bagian dari koordinasi antara legislatif provinsi dan kota guna memastikan proses verifikasi Bankeu tahun anggaran 2026 berjalan lebih cepat sehingga anggaran dapat segera digunakan untuk mendukung pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Dharmawaty menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena pimpinan DPRD Kota Balikpapan tidak dapat hadir secara langsung lantaran sedang menjalankan tugas di Jakarta.
“Mewakili pimpinan DPRD Kota Balikpapan, kami menyampaikan selamat datang kepada rombongan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Pimpinan saat ini sedang bertugas ke Jakarta untuk mengawal aspirasi sopir truk dan mahasiswa terkait persoalan kelangkaan solar yang masih terjadi di Balikpapan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendorong percepatan proses verifikasi Bankeu yang saat ini masih berada di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi.
Menurutnya, percepatan pencairan anggaran sangat penting agar berbagai proyek fisik di Balikpapan tidak mengalami hambatan, termasuk penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga yang telah menjalankan pekerjaan pembangunan.
“Kami ingin proses verifikasi Bankeu 2026 bisa segera tuntas agar penyerapan anggaran berjalan optimal. Dengan begitu, proyek pembangunan dan kewajiban kepada pihak ketiga di Balikpapan dapat segera diselesaikan,” kata Nurhadi.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program prioritas antara pemerintah provinsi dan daerah, khususnya terkait kebutuhan dasar masyarakat.
Beberapa usulan prioritas yang dibahas meliputi pengembangan jaringan pipanisasi air bersih hingga pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan unit SMA dan SMK baru.
Selain persoalan anggaran, DPRD Kaltim juga menaruh perhatian terhadap krisis kelangkaan BBM subsidi yang masih dikeluhkan masyarakat Balikpapan.
“Persoalan kelangkaan BBM ini akan kami koordinasikan agar mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi,” tegasnya.
Melalui sinergi antara DPRD provinsi dan kota, diharapkan seluruh program pembangunan serta pelayanan dasar masyarakat dapat direalisasikan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai kebutuhan warga Balikpapan. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
