BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti serius persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar yang kembali memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
Dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Senin (4/5/2026), DPRD menegaskan perlunya langkah konkret dan cepat dari seluruh pihak terkait, khususnya operator distribusi energi.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menilai kondisi ini tidak sejalan dengan citra Balikpapan yang selama ini dikenal sebagai kota penghasil minyak.
Ia menyebut, persoalan yang terus berulang mengindikasikan adanya kelemahan mendasar dalam sistem distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, masyarakat saat ini tidak membutuhkan paparan data semata, melainkan solusi nyata yang langsung berdampak di lapangan.
“Kondisi ini jelas menjadi ironi. Di tengah identitas sebagai Kota Minyak, warga justru harus mengantre panjang untuk mendapatkan solar. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan konkret, bukan sekadar angka,” tegas Yono dalam forum tersebut.
Rapat koordinasi itu turut menghadirkan perwakilan PT Pertamina (Persero) serta pihak pengelola distribusi BBM.
Pertemuan difokuskan pada upaya mencari solusi atas kepadatan antrean kendaraan, khususnya dari sektor angkutan barang yang sangat bergantung pada Bio Solar.
Dalam kesempatan itu, DPRD mendorong adanya penambahan titik distribusi BBM, terutama di kawasan dengan tingkat konsumsi tinggi.
Selain itu, muncul pula usulan untuk melibatkan pihak ketiga guna mempercepat proses distribusi dan mengurangi beban pada jalur distribusi yang ada saat ini.
Yono menegaskan bahwa penanganan persoalan ini harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari langkah cepat untuk mengurai antrean, hingga perumusan strategi jangka panjang yang lebih terstruktur.
“Perlu ada terobosan segera, baik dengan menambah SPBU maupun membuka peluang kerja sama distribusi. Yang terpenting, masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan BBM,” tambahnya.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan pengawasan serta pengendalian distribusi BBM di Balikpapan dapat diperkuat.
Langkah ini dinilai penting untuk menjamin ketersediaan energi yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
