BALIKPAPAN, Seputarkata.com — Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya implementasi Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara nyata, berbasis data, dan didukung anggaran yang responsif gender.
Pernyataan ini disampaikan juru bicara Fraksi, Danang Eko Susanto, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin 27 Oktober 2025.
Danang menegaskan bahwa PUG merupakan amanat konstitusi yang bertujuan memastikan keadilan bagi seluruh warga, baik perempuan maupun laki-laki.
“PUG harus menjamin setiap warga memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Fraksi Gerindra menekankan bahwa implementasi PUG harus mencakup tujuh prasyarat utama, termasuk komitmen, kelembagaan, sumber daya manusia, dan ketersediaan data terpilah.
Menurut Danang, struktur kelembagaan seperti Pokja PUG dan Focal Point Gender di setiap OPD perlu didukung dengan alokasi anggaran responsif gender (GRB) serta pelatihan intensif, agar kebijakan anggaran responsif gender (KARG) dapat diterapkan efektif.
“Seluruh perencanaan dan penganggaran harus mempertimbangkan analisis gender, data terpilah, serta kebutuhan spesifik kelompok rentan, termasuk anak, lansia, dan penyandang disabilitas,” tegas Danang.
Selain itu, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya fasilitas perlindungan dan kesempatan kerja bagi perempuan. Ini mencakup hak cuti melahirkan, ruang menyusui, dan akses bekerja bagi perempuan yang menggunakan atribut keagamaan, baik di sektor publik maupun swasta.
Danang juga menyoroti perlunya kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan media, guna memperluas implementasi kebijakan gender dan meningkatkan legitimasi program PUG di Balikpapan.
“Raperda ini tidak boleh berhenti sebagai regulasi formal. Praktiknya harus menciptakan pemerintahan yang adil, setara, dan berpihak pada seluruh warga, tanpa diskriminasi,” pungkas Danang.
Fraksi Gerindra berharap dengan dukungan data yang akurat, anggaran yang responsif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, Balikpapan dapat menjadi kota inklusif yang menempatkan kesetaraan gender sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
