BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat komitmen dalam penanggulangan banjir dan pemenuhan kebutuhan air bersih melalui sejumlah proyek strategis yang kini masuk agenda prioritas pemerintah pusat dan provinsi.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengungkapkan bahwa salah satu program besar yang telah disetujui adalah normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. Proyek ini masuk dalam Pagu Indikatif Tahun 2026 setelah pembahasan bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV dan Komisi V DPR RI.
“Desain sudah rampung, pengerjaan awal juga dimulai dengan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) Rp6 miliar. Harapannya tidak ada perubahan program, sehingga fisik bisa jalan pada 2026 dengan dukungan APBN,” ujar Bagus, Sabtu 2 Agustus 2025.
Selain itu, Pemkot juga tengah mendorong Pemprov Kaltim untuk menyalurkan anggaran tambahan bagi perawatan saluran pengendali banjir lainnya di Balikpapan.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih secara cepat, Pemkot menggandeng Pemprov Kaltim melakukan pengeboran sumur dalam di lima lokasi. Titik-titik tersebut meliputi Balikpapan Barat, Gunung Malang, Teritip, Telaga Sari, serta satu titik tambahan lain.
“Tiga titik akan mulai dikerjakan di APBD Murni 2025, sementara dua titik lainnya melalui APBD Perubahan Agustus mendatang,” jelas Bagus.
Pemkot juga mendukung penuh pembangunan sistem perpipaan air baku dari Sepaku ke Balikpapan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Proyek sepanjang 40–50 kilometer ini dirancang untuk menopang kebutuhan air bersih Balikpapan sekaligus kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami dapat alokasi 1.000 liter per detik dari Kementerian PUPR. Investor swasta sudah menyatakan minat untuk terlibat,” ungkapnya.
Tahapan proyek akan dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS), dilanjutkan survei lapangan, penyusunan Detail Engineering Design (DED), serta perhitungan biaya.
Dengan strategi ini, Pemkot Balikpapan optimistis tantangan banjir dan ketersediaan air bersih dapat teratasi secara bertahap—baik untuk kebutuhan masyarakat kota maupun mendukung pertumbuhan kawasan IKN. (*/ADV/Diskominfo Balikpapan/jan)
