BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Sejak resmi diluncurkan pada 20 Februari 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balikpapan telah memberikan manfaat nyata bagi lebih dari 5.000 siswa dari jenjang PAUD hingga SMP.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menyampaikan bahwa cakupan program terus meluas seiring kesiapan penyedia layanan dan katering.
“Peluncuran awal dilakukan di Balikpapan Selatan, mencakup 3.300 siswa dari dua SMP, tiga SD, dan satu PAUD. Sekarang, dengan penambahan SMP 48, total penerima manfaat sudah lebih dari 5.000 siswa,” kata Irfan saat monitoring pelaksanaan MBG di SDN 15 Balikpapan, Jumat, 25 April 2025.
Ia menjelaskan bahwa meski jumlah siswa di Balikpapan mencapai sekitar 100 ribu, keterbatasan operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitra katering menjadi tantangan utama perluasan.
“Sekolah bisa bergabung dengan syarat berada dalam radius maksimal 6 kilometer dari dapur katering,” jelasnya.
Beberapa sekolah yang telah menerima program ini antara lain SD 15, SD 16, SMP 26, dan SMP 18, dengan dapur katering utama berlokasi di kawasan Balikpapan Regency.
Irfan menambahkan, antusiasme siswa terhadap program ini sangat tinggi. “Menunya variatif dan anak-anak selalu menantikan. Hingga kini, belum ada keluhan signifikan dari sekolah,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaan, Disdikbud melibatkan sejumlah instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Tim PKK Kota Balikpapan. Pendekatan lintas sektor ini ditujukan untuk membangun ekosistem ekonomi lokal.
“Bahan makanan didatangkan dari petani dan nelayan setempat agar manfaatnya juga dirasakan warga sekitar,” ujar Irfan.
Namun demikian, Irfan menyebut kendala logistik turut menghambat, terutama terkait pengadaan ompreng berbahan stainless.
“Sejak MBG berjalan, ompreng jadi barang langka dan mahal. Ini seperti fenomena masker saat awal pandemi. Padahal, ompreng harus dipakai setiap hari dan harus awet,” katanya.
Menanggapi isu keracunan makanan yang sempat mencuat, Irfan menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan berasal dari program MBG.
“Itu dari pihak lain yang tidak menggunakan standar wadah yang kami terapkan,” tegasnya.
Terkait pembiayaan, Irfan memastikan seluruh anggaran berasal dari pemerintah pusat.
“Kami di daerah hanya sebagai pelaksana. Tapi kami siap 100 persen jika perluasan jangkauan disetujui pusat,” pungkasnya. (*/jan)
