BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menetapkan tiga sektor utama sebagai prioritas dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, yakni penanganan banjir, penyediaan air bersih, dan peningkatan fasilitas pendidikan.
Langkah ini diambil guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pembangunan kota yang lebih berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa penanganan banjir tetap menjadi fokus utama pemerintah. Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, termasuk peninjauan langsung ke titik-titik rawan banjir.
Salah satu lokasi yang mendapat perhatian adalah wilayah hulu Sungai Ampal, di mana pemkot berencana membangun bozem baru untuk mengendalikan debit air.
Selain itu, upaya normalisasi sungai di bagian hilir juga akan dilakukan guna mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di musim hujan.
Selain permasalahan banjir, penyediaan air bersih menjadi tantangan yang terus dihadapi Kota Balikpapan. Pemkot berencana meningkatkan kapasitas produksi air bersih melalui Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB).
Upaya lain yang tengah dikaji adalah pemanfaatan Sungai Mahakam sebagai sumber air baku tambahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Air Sungai Mahakam bisa menjadi solusi jangka panjang bagi ketersediaan air bersih di Balikpapan,” ujar Bagus, Rabu 12 Maret 2025.
Agar perencanaan pembangunan lebih komprehensif, Pemkot Balikpapan menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Forum ini melibatkan Bappeda Litbang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD Kota Balikpapan, akademisi, perusahaan swasta, serta organisasi kemasyarakatan.
“Keterlibatan berbagai pihak sangat penting agar perencanaan yang dihasilkan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Pemkot Balikpapan menyoroti kebutuhan mendesak akan tambahan sekolah, terutama untuk jenjang SMP dan SMA. Jumlah penduduk yang terus bertambah menyebabkan daya tampung sekolah saat ini semakin terbatas.
Oleh karena itu, pemkot berupaya memperoleh bantuan anggaran dari pemerintah provinsi guna mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan baru.
“Kami telah berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan dukungan anggaran bagi Balikpapan pada tahun 2026,” tambahnya.
Bagus berharap, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dapat mempercepat realisasi kebijakan pembangunan yang berbasis kebutuhan warga.
“Kami ingin Balikpapan menjadi kota yang semakin nyaman, dengan pembangunan yang berkelanjutan dan partisipasi masyarakat yang aktif,” pungkasnya. (*/ADV/Diskominfo Balikpapan/jan)
