BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Ketika sebagian besar kebutuhan pangan masih didatangkan dari luar daerah, menjaga harga bahan pokok tetap terjangkau menjadi tantangan bagi Kota Balikpapan.
Gangguan distribusi hingga perubahan cuaca berpotensi memengaruhi ketersediaan barang dan menekan daya beli masyarakat.
Pemerintah Kota Balikpapan berupaya mengantisipasi persoalan tersebut dengan memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan berharga terjangkau.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional pada 21–23 Oktober 2026 di halaman parkir Balai Kota Balikpapan.
Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00–14.00 Wita itu menghadirkan beragam kebutuhan pokok melalui kerja sama pemerintah, distributor, pelaku usaha, hingga kelompok tani setempat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan Sri Wahjuningsih mengatakan, ketergantungan terhadap pasokan dari daerah produsen, termasuk Jawa dan Sulawesi, membuat stabilitas pangan di Balikpapan tidak terlepas dari kondisi wilayah pemasok.
Cuaca ekstrem dan kekeringan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir turut menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam menjaga kesinambungan pasokan.
“Gerakan pangan murah menjadi langkah strategis pemerintah kota untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau, di bawah harga pasar,” kata Sri.
GPM kali ini merupakan bagian dari peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 yang mengangkat tema global tentang inovasi masa kini untuk ketahanan pangan pada masa mendatang.
Penyelenggaraannya juga menindaklanjuti arahan Badan Pangan Nasional dalam rapat koordinasi pada 13 Oktober 2026. Pemerintah Kota Balikpapan kemudian menerbitkan surat Penjabat Sekretaris Daerah pada 18 Oktober 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
Namun, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari banyaknya komoditas yang tersedia. Harga jual menjadi perhatian utama agar masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.
Pemerintah mendorong distributor menawarkan barang berdasarkan harga distributor, sedangkan cabai dari petani dijual dengan mengacu pada harga di tingkat petani.
Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi panjangnya rantai distribusi yang berpotensi menambah biaya sebelum barang sampai ke tangan konsumen. Pada saat bersamaan, petani dan pelaku usaha pangan tetap dilibatkan sebagai bagian dari mata rantai penyediaan kebutuhan masyarakat.
Sebanyak 19 kontributor pangan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari kalangan distributor, pelaku usaha, dan kelompok tani lokal.
Berbagai komoditas disediakan, mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur ayam ras, daging ayam beku, daging sapi beku, kedelai, hingga sayuran dan buah-buahan.
Perum Bulog wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara turut memasok beras serta minyak goreng. Sementara itu, perusahaan swasta menyediakan sejumlah kebutuhan pangan lainnya, disertai produk segar dari kelompok tani lokal.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama Pemerintah Kota Balikpapan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, Bulog, distributor, dan petani dalam menjaga ketersediaan barang sekaligus menekan risiko lonjakan harga.
Upaya menjaga keterjangkauan pangan tidak berhenti pada kegiatan di halaman Balai Kota. TPID Balikpapan juga menyiapkan rangkaian intervensi pasokan dan harga untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Gerakan Pangan Murah direncanakan berlangsung secara berkala di sejumlah titik, antara lain Taman Tiga Generasi, Taman Bekapai, dan halaman kantor Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (DPOP), sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Pemerintah juga mendorong distribusi pangan murah secara berkeliling ke kawasan kelurahan melalui Bulog dan Perumda Manuntung Sukses. Selain itu, Dinas Perdagangan akan menjalankan program pasar murah keliling.
Pola penjualan yang menjangkau sejumlah wilayah tersebut diharapkan memudahkan warga memperoleh bahan pokok tanpa harus bergantung pada satu lokasi penjualan.
Kehadiran titik penjualan yang lebih dekat dengan permukiman juga menjadi salah satu cara memperluas manfaat program stabilisasi pangan.
Di tengah berbagai intervensi tersebut, pemerintah mengingatkan bahwa kestabilan harga juga membutuhkan perilaku belanja masyarakat yang bijak.
Sri meminta warga membeli bahan pangan sesuai kebutuhan keluarga dan tidak menyimpan barang secara berlebihan. Penimbunan bahan pokok, menurutnya, berisiko mengganggu ketersediaan barang di pasaran dan memicu kenaikan harga.
“Melalui gerakan pangan murah ini, kami berharap masyarakat bisa memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kami juga mengimbau warga berbelanja secara bijak sesuai prioritas kebutuhan keluarga,” ujar Sri.
Bagi Balikpapan yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, upaya menjaga keterjangkauan pangan memerlukan lebih dari sekadar penjualan murah. Kelancaran distribusi, keterlibatan produsen, dan kesinambungan program stabilisasi menjadi bagian penting untuk menjaga kebutuhan pokok tetap tersedia bagi masyarakat. (*/jan)
