BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tengah bersiap menghadapi penyesuaian anggaran di tahun 2025.
Meski efisiensi dilakukan, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur belanja pemerintah agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam agenda coffee morning yang digelar Senin 3 Maret 2025, Rahmad memastikan bahwa efisiensi bukan berarti mengorbankan kepentingan rakyat.
“Justru efisiensi ini dilakukan demi kepentingan masyarakat. Kami pastikan program yang memberikan dampak langsung bagi warga tetap berjalan,” ungkapnya.
Rahmad menegaskan, penyesuaian anggaran tidak akan menyentuh program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya, efisiensi lebih banyak diarahkan pada pengurangan anggaran perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta bimbingan teknis (bimtek) bagi ASN.
“Kegiatan yang sifatnya administratif dan seremonial mungkin akan dikurangi, agar anggaran bisa lebih diarahkan ke program prioritas yang betul-betul dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.
Selain memangkas anggaran seremonial dan perjalanan dinas, Pemkot Balikpapan juga mulai mengadopsi digitalisasi sebagai langkah efisiensi.
Rahmad menyebutkan bahwa model rapat virtual yang diterapkan selama pandemi COVID-19 bisa kembali dioptimalkan.
“Kami dorong penggunaan pertemuan daring untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Ini bukan sekadar penghematan, tapi juga bagian dari transformasi digital pemerintahan,” jelasnya.
Pendekatan ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja ASN dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Seiring dengan rencana efisiensi, pemerintah pusat tengah mengkaji penerapan flexible working arrangement (FWA) bagi ASN.
Namun, Rahmad menyatakan bahwa Pemkot Balikpapan masih mempertimbangkan kebijakan tersebut, dengan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
“Kami akan melihat bagaimana penerapannya di daerah lain. Yang jelas, pelayanan publik tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkot Balikpapan berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pelayanan publik.
Program pro rakyat tetap berjalan, sementara belanja pemerintah diarahkan agar lebih efektif dan tepat sasaran. (*/ADV/Diskominfo Balikpapan/jan)
