JAKARTA, Seputarkata.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk mendukung kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2025-2029.
Keputusan ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, usai mengikuti rapat terbatas di Istana Presiden, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025.
“Bapak Presiden telah menyetujui Rp 48,8 triliun untuk dialokasikan ke OIKN guna menyelesaikan pembangunan tahap kedua,” ungkap Basuki.
Pada tahap ini, pembangunan IKN diarahkan untuk mewujudkan target menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Fokus utamanya adalah menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif, termasuk infrastruktur ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju wilayah perencanaan 2 (WP 2).
Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah rampung. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyerahkan pengelolaan fasilitas tersebut kepada Otorita IKN.
“Kami akan memelihara dan mengelola fasilitas yang sudah selesai demi memastikan keberlanjutannya,” tambah Basuki.
Otorita IKN juga mengembangkan proyek yang didanai melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 60,93 triliun. Proyek ini mencakup pembangunan 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, jalan, dan multi utility tunnel sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Proyek energi terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) juga menjadi bagian dari KPBU. Selain itu, investasi sebesar Rp 6,49 triliun telah dialokasikan untuk pembangunan hotel, hunian, perkantoran, dan area ritel yang saat ini memasuki tahap groundbreaking kesembilan.
“Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan pihak swasta menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan proyek ini,” jelas Basuki.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
Fokus utamanya adalah penyelesaian fasilitas pemerintahan, seperti gedung legislatif (DPR, DPD, dan MPR) serta lembaga yudikatif.
“Visi Presiden adalah menciptakan tata pemerintahan yang lengkap, mencerminkan demokrasi, dan mendukung fungsi politik strategis di ibu kota baru,” ujar AHY.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melaporkan bahwa 27 tower dan rumah jabatan menteri di IKN telah siap untuk diresmikan.
Upaya ini menjadi bagian dari langkah besar menuju pengoperasian penuh Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan Indonesia yang baru. (*/jan)
