SAMARINDA, Seputarkata.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni berharap seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
Itu disampaikan saat menghadiri Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited 2023, di Auditorium Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPKRI) Perwakilan Provinsi Kaltim, Senin 4 Maret 2024.
Acara Penyampaian LKPD se Wilayah Provinsi Kaltim, diawali oleh Sekda Provinsi Kaltim menyerahkan laporan keuangan unaudited pemerintah daerah kepada Kepala BPKRI Provinsi Kaltim Agus Priyono, dilanjutkan para bupati dan walikota se Kaltim.
Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Sekda Sri Wahyuni mengapresiasi BPKRI Kaltim yang telah mengagendakan penyerahan LKPD Unaudited 2023 bagi Pemerintah Daerah se Kaltim.
“Dari sebelas pemerintah daerah, sudah sepuluh yang menyerahkan LKPD unaudited dan tersisa satu yang belum,” katanya.
Sekda pun berharap Pemerintah Kabupaten Paser untuk segera menyerahkan LKPD Unauditednya kepada BPKRI Perwakilan Kaltim untuk segera ditindaklanjuti.
Pemeriksaan yang dilakukan BPKRI menurut Sekda, memiliki tujuan untuk menilai dan mengukur kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintah.
Juga bentuk transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, serta penerapan sistem pengendalian internal pemerintah.
“Besar harapan Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah kabupaten kota bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP untuk tahun 2023,” harapnya.
Sekda mengungkapkan jika tahun 2019 lalu seluruh pemerintah daerah telah meraih opini WTP, namun tahun berikutnya ada dua daerah opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), dan tahun 2021 – 2022 tersisa satu pemerintah daerah WDP.
“Semoga laporan keuangan seluruh pemerintah daerah tahun 2023 meraih opini WTP,” harapnya lagi.
Kepala BPKRI Provinsi Kaltim Agus Priyono mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah yang sudah menyelesaikan LKPD Unaudited mereka.
“Batas akhirnya sampai 31 Maret, tapi ini baru 4 Maret sudah diserahkan, meski masih ada satu yang belum menyelesaikan laporannya,” ujarnya.
Setelah ini lanjutnya, BPK memiliki waktu dua bulan atau 60 hari untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ke pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Mungkin sehari atau dua hari ini, nanti tim kami akan datang ke daerah-daerah untuk pemeriksaan terinci selama sekitar 30 hari,” bebernya.
Mengingat memasuki masa puasa Ramadhan dan cuti lebaran, Agus berharap entitas pemerintah daerah bisa bekerjasama dan mendukung pemeriksaan lanjutan.
“Target kita paling lambat 4 Mei atau setelah lebaran, hasil pemeriksaan sudah bapak ibu terima,” ucapnya. (jan)
