BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Kebijakan efisiensi anggaran membawa konsekuensi nyata bagi aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.
Sejumlah agenda yang selama ini menjadi jembatan komunikasi dengan masyarakat, seperti reses dan dialog warga, kini harus dikurangi frekuensinya.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengungkapkan bahwa penyesuaian tersebut tidak terhindarkan sebagai bagian dari pengelolaan anggaran yang lebih terbatas.
Menurutnya, penjadwalan ulang berbagai kegiatan menjadi langkah yang harus ditempuh agar fungsi DPRD tetap berjalan.
“Semua agenda kerja harus disusun ulang secara efisien, termasuk RDP dan kegiatan turun langsung ke masyarakat, supaya fungsi pengawasan dan representasi tetap maksimal,” ujarnya, Senin 4 Mei 2026.
Dampak paling terasa, lanjut Yono, terjadi pada kegiatan reses yang selama ini menjadi sarana utama menyerap aspirasi masyarakat.
Jika sebelumnya dapat dilaksanakan hingga tiga kali dalam setahun, kini hanya bisa dilakukan satu kali.
“Reses ini penting karena menjadi momen anggota dewan bertemu langsung dengan masyarakat, dan itu dijamin undang-undang. Tapi sekarang harus dikurangi,” jelasnya.
Kondisi serupa juga terjadi pada agenda dialog warga. Kegiatan yang sebelumnya bisa digelar beberapa kali dalam setahun, kini ikut dipangkas drastis.
Padahal, forum tersebut dinilai efektif untuk mendengar langsung berbagai keluhan dan kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, DPRD berupaya mencari cara agar keterbatasan ini tidak mengurangi kualitas penyerapan aspirasi.
Salah satunya dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah kota serta memaksimalkan forum-forum diskusi seperti workshop lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Yono menegaskan, intensitas pertemuan dengan masyarakat tetap menjadi prioritas. Ia menilai, melalui interaksi langsung, anggota dewan dapat lebih cepat mengidentifikasi persoalan di lapangan, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.
“Dengan komunikasi yang rutin, kita bisa segera menindaklanjuti laporan masyarakat bersama OPD terkait,” katanya.
Ke depan, DPRD berharap alokasi anggaran untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat kembali ditingkatkan melalui pembahasan anggaran perubahan.
Langkah ini dinilai penting agar fungsi representasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi publik tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
