BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Kegiatan reses yang digelar Siska Anggraeni di kawasan Gunung Sari Ilir menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Agenda yang berlangsung pada Sabtu, 2 Mei 2026, di Gang Segara itu dihadiri sejumlah pihak terkait, mulai dari kecamatan, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Pendidikan.
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan beragam aspirasi yang mencerminkan kebutuhan mendesak di lingkungan mereka.
Permasalahan yang mencuat antara lain kondisi fasilitas umum yang memerlukan perbaikan, kejelasan status sertifikat lahan, hingga persoalan klasik seperti pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.
Siska Anggraeni menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda formal, melainkan sarana penting untuk menjaring aspirasi secara langsung dari masyarakat.
“Kami hadir untuk mendengar secara langsung apa yang menjadi kebutuhan warga. Semua masukan ini akan kami catat dan perjuangkan agar bisa ditindaklanjuti oleh instansi terkait,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat diperlukan agar setiap permasalahan dapat ditangani secara tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, terutama dalam isu lingkungan dan pelayanan publik yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga.
Perwakilan warga setempat mengapresiasi kehadiran anggota dewan dan jajaran terkait dalam kegiatan tersebut.
Mereka berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak hanya berhenti di tingkat pembahasan, tetapi benar-benar direalisasikan dalam bentuk program dan kebijakan konkret.
“Kami berharap apa yang kami sampaikan hari ini bisa segera ada tindak lanjutnya, terutama terkait sampah dan fasilitas umum yang sudah lama kami keluhkan,” ungkap salah satu warga.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan terjadi jembatan komunikasi yang lebih kuat antara masyarakat dan pemangku kebijakan.
Aspirasi yang terkumpul selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan di DPRD guna mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*ADV/DPRD Balikpapan/jan)
