BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota ini menjadi penopang penting di tengah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikannya saat diwawancarai pada Senin, 10 November 2025, menjelaskan kondisi fiskal Balikpapan dibanding daerah lain di Kalimantan Timur.
Menurut Alwi, dari 10 kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Timur, Balikpapan menjadi daerah dengan PAD terbesar. Posisi ini memberi keuntungan tersendiri bagi pemerintah kota dalam mengelola anggaran daerah meski menghadapi tantangan pemotongan DBH.
“Untungnya Balikpapan ini, dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, kita yang memiliki PAD paling besar. Ini yang membuat kami sedikit terbantu dalam menyusun anggaran,” ujar Alwi.
Ia menjelaskan, sumber PAD Balikpapan berasal dari sektor hotel, restoran, pariwisata, serta sejumlah potensi ekonomi lain yang cukup signifikan.
Hal ini membuat kota Balikpapan lebih mampu menghadapi ketidakpastian pendapatan akibat pemotongan DBH, yang terjadi tidak hanya di daerah ini tetapi di seluruh Indonesia.
“Balikpapan memiliki potensi PAD dari hotel, restoran, wisata, dan sektor lainnya. Ini menjadi keuntungan tersendiri. Walaupun di tengah badai pemotongan DBH, kita masih bisa mengandalkan PAD sebagai penyangga,” tambahnya.
Alwi menekankan bahwa meski PAD menjadi faktor penting, pemerintah kota tetap harus berhati-hati dan efisien dalam pengelolaan anggaran.
Menurutnya, setiap rupiah harus tepat sasaran agar pembangunan dan layanan publik tetap berjalan optimal.
“Meski kita punya PAD yang cukup, tetap harus bijak dalam penggunaan anggaran agar seluruh program pemerintah bisa terlaksana dengan baik,” tegas Alwi.
Ia juga mengingatkan bahwa pemotongan DBH merupakan tantangan yang dialami hampir semua daerah di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur.
Dengan kondisi ini, Balikpapan perlu memaksimalkan potensi pendapatan lokal untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“DBH dipotong hampir di seluruh Indonesia, tidak hanya Balikpapan atau Kalimantan Timur. Makanya kita harus cerdas memanfaatkan PAD untuk menutupi kekurangan dan tetap menjalankan program pembangunan,” pungkasnya. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
