BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan pentingnya mencari solusi terkait penyediaan lahan parkir di kawasan MT Haryono seiring penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL).
Hal ini disampaikannya saat menanggapi keluhan masyarakat mengenai belum tersedianya fasilitas parkir yang memadai di wilayah tersebut.
Menurut Alwi, meski sosialisasi KTL sudah berjalan, kenyataannya masih ada tantangan di lapangan karena tidak tersedia lahan parkir yang cukup dari pemerintah melalui Dinas Perhubungan (Dishub).
Hal ini berpotensi membuat pelebaran jalan yang telah dibangun justru dimanfaatkan sebagai lahan parkir, sehingga mengurangi fungsi kawasan sebagai kawasan tertib lalu lintas.
“Ini nanti akan saya diskusikan dengan Kepala Dishub terkait KTL. Kita harus cari solusi, karena sayang juga kita sudah bagus-bagus membangun pelebaran jalan, tapi akhirnya hanya menjadi lahan parkir,” ujarnya, Senin 10 November 2025.
Alwi menjelaskan bahwa salah satu kendala utama adalah terbatasnya ketersediaan lahan di kawasan MT Haryono.
Selain itu, pertumbuhan volume kendaraan yang meningkat setiap tahun, ditambah rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), membuat kepadatan lalu lintas di Balikpapan semakin tinggi.
“Semakin ke depan, Balikpapan memang semakin macet. Dengan adanya IKN juga salah satu dampaknya membuat lalu lintas semakin padat,” tambahnya.
Ketua DPRD menekankan pentingnya pendekatan yang matang sebelum menentukan solusi.
DPRD akan bekerja sama dengan Dishub untuk mengidentifikasi lokasi lahan parkir yang strategis, yang tidak hanya mendukung KTL tetapi juga berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kota.
“Kita akan komunikasikan dulu dengan Kadisub. Kita cari lahan-lahan yang bisa dijadikan kantong parkir, sekaligus bisa menambah PAD. Yang penting, kita kaji dulu secara matang agar solusi yang diberikan efektif,” jelasnya.
Alwi menegaskan bahwa koordinasi antara DPRD dan pemerintah kota sangat penting untuk memastikan penerapan KTL berjalan optimal tanpa mengurangi kenyamanan warga, sekaligus mendukung pembangunan kota yang tertib dan berkelanjutan.
“Semua harus melalui kajian, agar ada solusi yang tepat dan berkelanjutan, serta bisa mendukung fungsi KTL dan PAD kota,” pungkasnya. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
