BALIKPAPAN, Seputarkata.com — Fraksi gabungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hanura, dan Demokrat DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender sebagai landasan untuk menciptakan pembangunan yang adil dan responsif terhadap isu gender.
Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi, Muhammad Hamid, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin 27 Oktober 2025.
Dalam penyampaiannya, Hamid menegaskan bahwa Raperda ini bertujuan agar setiap kebijakan pembangunan di Balikpapan dapat memperhitungkan perspektif gender.
Artinya, perempuan maupun laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dari setiap program pembangunan.
“Fraksi kami berharap Raperda ini mampu membentuk pemerintahan daerah yang responsif terhadap isu gender, sehingga aspirasi dan kebutuhan semua gender dapat diakomodasi dengan baik,” ujarnya.
Lebih jauh, Fraksi PKB, Hanura, dan Demokrat mendorong agar Raperda ini menjadi dasar untuk meningkatkan kemandirian lembaga pemberdayaan perempuan dan memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
Dengan demikian, pembangunan kota tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga.
Hamid juga menekankan perlunya perhatian khusus pemerintah terhadap pelaksanaan strategi pendukung, seperti sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami pentingnya pengarusutamaan gender.
Hal ini dianggap krusial agar kebijakan tidak hanya menjadi regulasi formal, tetapi benar-benar terimplementasi di lapangan.
“Setiap Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Raperda ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota. Penyempurnaan regulasi sebelum ditetapkan akan memastikan manfaatnya dapat dirasakan luas oleh masyarakat Balikpapan,” kata Hamid.
Fraksi juga menekankan bahwa Raperda ini harus terintegrasi dengan kebijakan lain, termasuk Perda Kota Layak Anak, sehingga setiap program pembangunan dapat mencapai hasil yang optimal dan berkeadilan.
Dengan dukungan legislatif yang tegas, Fraksi PKB, Hanura, dan Demokrat berharap Raperda Pengarusutamaan Gender dapat menjadi strategi pembangunan kota yang inklusif, memperkuat peran perempuan, dan menjamin kesetaraan bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
