BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyoroti kinerja serapan anggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih rendah menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Ia menegaskan, hingga Oktober seharusnya serapan anggaran sudah mencapai minimal 70 hingga 80 persen, bukan di bawah angka tersebut.
Dalam rapat koordinasi bersama Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Balikpapan, Alwi meminta seluruh komisi untuk memperketat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program di masing-masing OPD.
“Tadi malam kami rapat dengan ketua fraksi dan ketua komisi. Kami ingin mengetahui sejauh mana serapan anggaran di setiap OPD. Kalau masih rendah, kami minta segera diinformasikan dan ditindaklanjuti,” ujarnya diwawancarai wartawan, Senin 27 Oktober 2025.
Menurutnya, anggota dewan tidak cukup hanya menerima laporan dari dinas, tetapi juga harus turun langsung ke lapangan guna memastikan progres kegiatan benar-benar berjalan. Dengan begitu, kendala yang terjadi di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.
“Anggota Dewan harus turun ke lapangan, lihat langsung kondisi sebenarnya. Kalau hanya duduk menerima laporan, kita tidak akan tahu mana yang belum tercapai,” tegas Alwi.
Ia menilai, jika hingga Oktober serapan anggaran masih berkisar di angka 30–40 persen, maka peluang untuk menyelesaikan kegiatan hingga akhir tahun sangat kecil.
Kondisi seperti ini, lanjut Alwi, bisa berujung pada sanksi administratif hingga penalti terhadap OPD yang bersangkutan.
“Kalau masih 30–40 persen, saya tidak yakin bisa selesai di akhir tahun. Apapun alasannya, kami tidak mau tahu. Karena kalau tidak selesai, bisa berdampak pada penalti dan sanksi,” katanya.
Selain itu, Alwi juga menegaskan bahwa perusahaan pelaksana proyek yang tidak mampu menuntaskan pekerjaannya tepat waktu harus mendapat sanksi tegas. Ia bahkan meminta agar perusahaan semacam itu diblacklist dari daftar penyedia jasa pemerintah.
“Kami hanya bisa merekomendasikan, tapi kalau ada perusahaan yang tidak mencapai target, ya harus diblacklist. Artinya apapun alasannya, tidak bisa ditoleransi,” tegasnya lagi.
Alwi berharap, seluruh kegiatan pembangunan yang telah dianggarkan tahun ini dapat diselesaikan tepat waktu agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. DPRD, kata dia, akan terus melakukan pengawasan agar serapan anggaran berjalan maksimal dan sesuai target. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
