NUSANTARA, Seputarkata.com — Dukungan politik terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menguat setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan kunjungan kerja selama dua hari, Rabu–Kamis, 20–21 November 2025.
Agenda ini berlangsung di Multifunction Hall Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan menjadi momentum penting untuk memastikan pembangunan IKN tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan pemerintah.
Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, mulai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga para kepala daerah se-Kalimantan Timur.
Kolaborasi lintas lembaga ini mempertegas bahwa pembangunan IKN merupakan proyek berskala nasional yang memerlukan konsolidasi menyeluruh.
Dalam sesi pemaparan, Otorita IKN menyampaikan perkembangan tahap kedua pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Tahap tersebut terdiri dari tiga paket pekerjaan.
Batch 1 yang ditargetkan selesai pada 2025 telah mencapai progres 76 persen per 10 November 2025. Untuk batch 2 yang berlangsung 2025–2027, proses kontrak penyedia jasa masih berjalan dan telah mengamankan tiga paket fisik serta enam paket manajemen konstruksi. Sementara batch 3 yang dijadwalkan 2026–2028 kini bersiap memasuki fase lelang.
Pembiayaan IKN sendiri memanfaatkan tiga sumber utama: APBN, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta.
Hingga 10 November 2025, terdapat 17 calon pemrakarsa KPBU dengan nilai estimasi Rp158,73 triliun yang mencakup pembangunan hunian, jaringan jalan, dan Multi Utility Tunnel (MUT).
Selain itu, sebanyak 50 investor swasta dan lembaga telah menandatangani kerja sama di sektor pendidikan, kesehatan, residensial, komersial, hingga perbankan dengan total investasi sekitar Rp66 triliun.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat melalui terbitnya Perpres 79/2025 terkait pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.
“Dengan adanya Perpres 79/2025 serta persetujuan Presiden Prabowo Subianto terhadap alokasi anggaran Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029, kami semakin yakin pembangunan IKN berjalan berkelanjutan,” tegasnya.
Wakil Ketua Banggar DPR RI yang juga memimpin delegasi, Syarief Abdullah, menyampaikan bahwa kehadiran rombongan lengkap dari Banggar bukan sekadar simbolik.
“Kami datang untuk memastikan pembangunan IKN terus dipacu dan mendapat perhatian serius dari DPR RI,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyoroti dampak ekonomi yang sudah terasa.
“Selama dua tahun awal pembangunan IKN, perekonomian Kaltim sempat menembus pertumbuhan hingga 7 persen,” jelasnya.
Konsolidasi berbagai pihak ini memperlihatkan bahwa IKN bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan upaya jangka panjang dalam pemerataan pembangunan nasional.
Dengan sinergi yang semakin kuat, IKN diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru yang menghadirkan inovasi, kesempatan ekonomi, dan layanan publik modern bagi seluruh masyarakat Indonesia. (*/jan)
