SEPUTARKATA.COM, BALIKPAPAN – Ketepatan data penerima bantuan pangan kembali menjadi sorotan di Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat. Dalam penyaluran bantuan beras, ditemukan sejumlah nama penerima yang ternyata sudah pindah dari wilayah tersebut, bahkan ada yang telah meninggal dunia.
Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Baru Tengah, Odie Hermawan, S.Pd., mengatakan program bantuan pangan tersebut merupakan program nasional dengan daftar penerima yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Di wilayahnya, jumlah penerima tercatat sekitar 1.800 orang. Masing-masing memperoleh bantuan sebanyak 30 kilogram beras.
Menurut Odie, pemerintah kelurahan hanya bertugas menyalurkan bantuan berdasarkan daftar yang telah diterima. Kewenangan untuk menetapkan maupun mengubah data penerima berada di pemerintah pusat.
“Nama-nama penerima sudah ditentukan dari pusat. Jadi, kami di kelurahan hanya meneruskan dan membagikan bantuan kepada warga sesuai data yang ada,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Dalam pelaksanaannya, pihak kelurahan menemukan sejumlah kendala administrasi. Beberapa penerima diketahui sudah tidak berdomisili di Baru Tengah karena pindah ke luar daerah. Ada pula nama yang tercatat masih sebagai penerima, padahal orang tersebut telah meninggal dunia.
Terhadap bantuan yang tidak dapat diserahkan, pihak kelurahan mengembalikannya melalui mekanisme yang berlaku kepada Bulog.
Di sisi lain, persoalan juga muncul dari masyarakat yang merasa layak mendapatkan bantuan, tetapi namanya tidak tercantum dalam daftar penerima.
Odie mengakui kelurahan tidak dapat langsung menambahkan nama maupun mengubah data tersebut. Termasuk pengelompokan berdasarkan desil kesejahteraan, pihaknya mengaku tidak memiliki rincian yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan secara mandiri.
“Kami tidak berani memperbaiki data sendiri karena itu merupakan data dari kementerian pusat. Kecuali ada surat atau arahan yang mengharuskan kelurahan melakukan perbaikan, tentu akan kami laksanakan,” jelasnya.
Odie berharap persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi agar pembaruan data penerima bantuan dapat dilakukan secara berkala. Menurutnya, ketepatan data menjadi faktor penting supaya bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait, termasuk Dinas Sosial, dapat ikut mendorong pembenahan data dengan melibatkan pemerintah di tingkat kelurahan.
“Harapannya data ini bisa diperbaiki agar bantuan lebih tepat sasaran. Ini perlu menjadi perhatian bersama, termasuk pemerintah kota dan Dinas Sosial,” pungkasnya.(*/ron)
