BALIKPAPAN, Seputarkata.com — Beragam persoalan klasik kembali menjadi sorotan warga Balikpapan Utara dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 yang digelar oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Hj. Yusdiana.
Dalam agenda reses yang berlangsung pada Senin 20 Oktober 2025 itu, masyarakat menyampaikan aspirasi seputar infrastruktur dasar dan layanan publik yang masih perlu perhatian serius pemerintah kota.
Sejumlah warga mengeluhkan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, mulai dari pohon tumbang, pembangunan drainase, kepadatan penduduk, persoalan BPJS, penerimaan siswa baru, hingga sulitnya mendapatkan air bersih di lingkungan mereka. Isu-isu tersebut dinilai cukup mendesak karena langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat.
Menariknya, dalam kegiatan reses kali ini, Hj. Yusdiana menghadirkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) untuk langsung mendengarkan aspirasi warga.
Beberapa OPD yang turut hadir di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Perumda Tirta Manuntung, BPJS, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan.
Kehadiran perwakilan OPD diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut terhadap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat tanpa harus menunggu terlalu lama.
“Kita ingin setiap keluhan warga langsung didengar oleh instansi terkait agar bisa segera dicarikan solusi. Ini bentuk komitmen kami agar reses tidak hanya menjadi seremonial, tetapi menghasilkan langkah nyata,” ujar Hj. Yusdiana.
Ia menambahkan bahwa DPRD Kota Balikpapan berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Setiap aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah, terutama yang menyangkut pelayanan publik dan kesejahteraan warga.
“Setiap masukan masyarakat akan kami catat dengan serius. Kami ingin kebijakan yang diambil DPRD benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Melalui kegiatan reses ini, DPRD berharap komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dapat terus terjalin. Dengan demikian, pembangunan kota dapat berlangsung lebih efektif dan merata, sesuai dengan aspirasi warga di seluruh wilayah Balikpapan. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
