BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Legislator Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Siska Anggraini, mengingatkan bahwa keberhasilan program penurunan stunting bergantung pada kekuatan data.
Ia menilai, kelemahan dalam sistem pendataan menjadi penyebab utama masih lambatnya penanganan kasus stunting di lapangan.
“Masalah kita bukan kurang program, tapi kurang data yang akurat. Kalau angka pastinya saja belum jelas, sulit menentukan strategi yang benar,” kata Siska, Senin 20 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, hingga kini Balikpapan masih belum memiliki basis data terintegrasi mengenai kondisi sosial dan kesehatan anak.
Padahal, menurutnya, data tersebut sangat penting untuk menentukan wilayah prioritas intervensi dan mengefektifkan program gizi maupun kesehatan ibu dan anak.
“Pendataan seharusnya dimulai dari tingkat paling bawah. Kader posyandu tahu siapa anak-anak yang butuh perhatian lebih. Kalau informasi dari mereka bisa dihimpun dengan sistem yang baik, hasilnya akan jauh lebih tepat,” ujarnya.
Siska mengaku kagum dengan sistem digital yang diterapkan di Kota Bogor dan Jakarta, di mana data sosial warga telah terhubung langsung dengan pusat komando pemerintah daerah.
Data tersebut menampilkan kondisi keluarga miskin, anak stunting, hingga status kesehatan masyarakat secara real time.
“Di sana, petugas bisa langsung tahu siapa yang perlu bantuan, bahkan melihat dokumentasi dan lokasi rumahnya. Jadi tidak perlu menunggu laporan manual yang lama,” ungkapnya.
Ia pun mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk membangun aplikasi serupa, yaitu sistem data sosial digital yang dapat diakses lintas dinas. Dengan begitu, proses pemantauan dan intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
“Kalau sistemnya terhubung antarinstansi, penanganan bisa lebih responsif. Misalnya ada anak yang terindikasi stunting, otomatis Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan kelurahan bisa langsung berkoordinasi,” jelasnya.
Politisi NasDem itu menyadari bahwa pembangunan sistem digital memerlukan biaya besar, namun ia menilai investasi tersebut sangat penting untuk efektivitas kebijakan jangka panjang.
“Jakarta saja berani mengalokasikan dana hingga Rp10 miliar untuk sistem data sosial. Balikpapan juga harus berani berinovasi. Kalau datanya kuat, kebijakan akan tepat, dan hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tutupnya dengan optimistis. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
