BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Persoalan banjir masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Pemerintah Kota Balikpapan.
Meski berbagai upaya dilakukan, dua daerah aliran sungai (DAS) yakni DAS Ampal (Kelandasan Besar) dan DAS Kelandasan Kecil (area tengah dan kota) tetap menjadi titik rawan utama yang memicu genangan di beberapa wilayah kota.
Kabid SDA dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan, Jen Supriyanto, menjelaskan bahwa kedua DAS tersebut berperan besar dalam siklus banjir yang kerap terjadi, terutama di kawasan padat penduduk.
“DAS Kelandasan Kecil ini membentang di tengah kota, mencakup wilayah Antasari, Gunung Sari, hingga sejumlah permukiman lain. Sedangkan DAS Ampal, atau Kelandasan Besar, alirannya dari Pasar Segar, Zurich, hingga BSB. Inilah yang paling dominan dalam memicu banjir di Balikpapan,” terang Jen, Selasa (26/8/2025).
Pemerintah kota telah merumuskan sejumlah opsi untuk menanggulangi banjir di DAS Ampal, mulai dari pembangunan rumah pompa, pelebaran saluran, hingga pembangunan bendali (bendungan pengendali banjir). Namun, pelebaran saluran maupun bendali membutuhkan pembebasan lahan dalam skala besar.
“Alternatif tercepat sebenarnya rumah pompa. Tapi untuk DAS Ampal dibutuhkan beberapa titik pompa. Saat ini kita fokus ke Bendali Ampal Hulu, karena lahan seluas 9,4 hektare di belakang Pasar Segar sudah berhasil dibebaskan,” ungkapnya.
Untuk lahan tersebut, Pemkot Balikpapan telah mengalokasikan anggaran Rp100 miliar, di mana Rp47 miliar sudah terserap.
Meski demikian, anggaran pembangunan fisik bendali yang diperkirakan mencapai Rp80 miliar (berdasarkan kajian 2017) hingga kini belum tersedia.
“Harapannya ada dukungan dari APBN melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) atau dari APBD provinsi. Saat ini kita hanya bisa memulai pengerukan lahan, yang dikerjakan dengan skema kerja bakti bersama TNI,” jelas Jen.
Bendali Ampal Hulu diproyeksikan mampu mereduksi 40 persen debit banjir di kawasan sekitarnya, dengan kapasitas tampungan air sekitar 160 ribu meter kubik.
Selain pembangunan bendali baru, Pemkot juga merevitalisasi bendali yang menjadi kewenangan daerah. Bendali skala besar seperti Bendali 1, 2, 3, hingga 5 masih berada di bawah BWS.
Sedangkan bendali kecil, seperti Bendali Wonorejo dan bendali di kawasan perumahan, menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
“Tahun 2024, kita sudah mulai revitalisasi Bendali Boulevard di Balikpapan Baru. Saat ini juga dikerjakan Bendali Gang Kantil, yang salurannya terhubung ke DAS Ampal. Selain itu, outlet tengah Boulevard menuju Gang Kantil juga sedang dilebarkan, karena banjir di area Pos 10 cukup parah,” jelasnya.
Tidak hanya bendali, sejumlah proyek pelebaran saluran juga terus dilakukan di berbagai titik. Seperti Jalan Beler, saluran sisi kiri diperlebar menuju inlet Balikpapan Baru.
Kemudian Inhutani depan kantor Capil, pembangunan saluran sepanjang 200 meter dengan anggaran Rp10 miliar. Selanjutnya Hasanuddin, penanganan banjir dituntaskan pada tahun ini. Atorik dilanjutkan tahun ini dengan dana Rp5 miliar.
Yos Sudarso (area Pelabuhan) juga tenah perbaikan saluran agar jalan tak lagi tergenang. Kemudian Jalan Sudirman (depan Kantor Pos) dibuat saluran sudetan menuju laut untuk mengurangi genangan. Serta sekitar RS Bhayangkara dilakukan perbaikan aliran saluran.
“Kegiatan ini sebagian besar kontraknya selesai pada 31 Agustus 2025, termasuk pengerjaan sudetan di kawasan Sumber Gel, Ampal Sari,” tambah Jen.
Meski progresnya terus berjalan, masalah pendanaan masih menjadi batu sandungan terbesar. Anggaran yang tersedia di bidang Sumber Daya Air dan Drainase tidak sepenuhnya bisa diarahkan hanya untuk banjir, karena masih ada pos lain yang perlu ditangani.
“Kalau ditanya total anggaran, kita belum bisa memastikan, karena tidak semua dialokasikan untuk banjir. Tapi jelas, banjir menjadi prioritas utama. Harapannya dukungan APBN dan provinsi bisa mempercepat penanganan,” pungkas Jen.
Upaya pengendalian banjir di Balikpapan bukanlah pekerjaan instan. Dengan keterbatasan lahan, tantangan pembebasan, hingga kebutuhan dana yang besar, pemerintah kota harus mengandalkan sinergi lintas sektor, termasuk bantuan pusat dan provinsi. (*/jan)
