BALIKPAPAN, Seputarkata.com — Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Nelly Turuallo, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin 27 Oktober 2025.
Agenda rapat membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
Dalam kesempatan itu, Nelly menegaskan bahwa Fraksi Golkar mendukung penuh langkah pemerintah untuk menjadikan kesetaraan gender sebagai bagian integral dari seluruh proses pembangunan daerah.
“Pertama, kami mendukung pemerintah Kota Balikpapan yang melalui perda ini berupaya mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan,” ujarnya.
Menurut Nelly, kehadiran Raperda ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif.
Penerapan pengarusutamaan gender (PUG) diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar menilai bahwa Raperda ini akan menjadi dasar hukum penting bagi pemerintah dalam meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Melalui perda ini, kami berharap peran perempuan dalam pembangunan dapat semakin meningkat. Tidak hanya dalam ranah domestik, tetapi juga dalam sektor ekonomi, sosial, dan politik,” tambahnya.
Selain itu, Golkar juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, termasuk dalam hal peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak anak.
“Kebijakan ini tidak hanya soal kesetaraan gender, tetapi juga upaya konkret untuk memastikan perempuan dan anak-anak di Balikpapan mendapatkan perlindungan serta kesempatan yang sama dalam pembangunan,” tegas Nelly.
Fraksi Golkar berharap pembahasan Raperda ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang aplikatif, sehingga nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dapat benar-benar terwujud di Kota Balikpapan.
“Dengan dukungan semua pihak, kami yakin Balikpapan dapat menjadi kota yang ramah perempuan dan anak, serta menjadi contoh penerapan pengarusutamaan gender di tingkat daerah,” pungkasnya. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
