BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan tengah mematangkan rencana besar pembangunan pasar induk yang diharapkan menjadi pusat distribusi dan perdagangan utama di kota ini.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengatakan pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke Kota Padang guna mempelajari langsung sistem pengelolaan pasar induk yang telah berhasil diterapkan di sana.
“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana pengelolaan pasar induk di Padang. Ini akan jadi bahan penting sebelum Balikpapan memulai pembangunannya,” ujar Taufik, Senin 20 Oktober 2025.
Ia menambahkan, studi banding tersebut bukan yang pertama dilakukan. Sebelumnya, DPRD Balikpapan juga meninjau sejumlah daerah lain yang telah memiliki pasar induk, termasuk Palembang, yang pengelolaannya berada di bawah pemerintah provinsi.
“Setiap daerah punya pola yang berbeda. Kami ingin melihat mana model yang paling cocok untuk diterapkan di Balikpapan,” jelasnya.
Rencana pembangunan pasar induk ini akan memanfaatkan lahan seluas lebih dari sembilan hektare. Namun, Taufik mengakui bahwa sekitar 4,5 hektare di antaranya masih menghadapi persoalan administrasi lahan.
“Untuk tahap awal, kita akan memanfaatkan lahan sekitar empat hektare dulu sambil menunggu penyelesaian lahan lainnya,” katanya.
Proyek yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp100 miliar itu kini masih dalam tahap penyusunan kajian akademik dan perencanaan detail.
DPRD ingin memastikan pasar induk ini bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga pusat logistik dan distribusi yang efisien bagi pelaku usaha lokal.
“Kami tidak ingin proyek ini sekadar bangunan fisik. Harus ada konsep tata niaga yang matang agar benar-benar membantu stabilitas harga dan distribusi bahan pokok,” tegas Taufik.
Ia menekankan pentingnya strategi relokasi pedagang agar proses pembangunan tidak menimbulkan konflik sosial.
“Pemindahan pedagang ini harus dirancang dengan pendekatan yang bijak. Mereka harus merasa diuntungkan, bukan dirugikan,” tambahnya.
Selain pasar induk, Komisi II juga tengah membahas rencana pembangunan wisata rumah adat Nusantara sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif daerah.
“Kedua program ini kami nilai strategis, karena bisa saling mendukung antara sektor perdagangan dan pariwisata,” ujarnya.
Taufik berharap pembangunan pasar induk Balikpapan dapat dimulai pada 2027 dan menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“Balikpapan harus punya pasar induk modern agar distribusi barang lebih efisien dan harga lebih stabil,” pungkasnya. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
