JAKARTA, Seputarkata.com – Peta politik nasional memasuki fase baru setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Langkah tersebut membuat lembaga negara itu harus menyiapkan mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Gibran mendatangi Kompleks Parlemen di Jakarta untuk menyampaikan langsung keputusannya kepada pimpinan MPR.
Menurut Muzani, dalam pertemuan itu Gibran secara resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan orang nomor dua di Indonesia. Surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Beliau menyampaikan bahwa surat pengunduran diri sudah diserahkan kepada Presiden. Kepada pimpinan MPR, beliau juga meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti,” kata Muzani.
MPR selanjutnya akan menggelar rapat pimpinan sebelum melanjutkan pembahasan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk menentukan langkah kelembagaan berikutnya.
Keputusan Gibran mundur terjadi setelah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakannya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 kembali menjadi sorotan.
Persoalan tersebut berkembang setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait sengketa hasil pemilihan presiden yang turut menyinggung persyaratan pendidikan Gibran. Perkara itu kemudian berlanjut ke Mahkamah Agung (MA).
Melalui putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan. Putusan tersebut pada pokoknya membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang diterbitkan kementerian terkait.
MA juga memerintahkan pembatalan dokumen penyetaraan tersebut. Putusan ini menjadi perkembangan hukum penting dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Tekanan politik terhadap Gibran turut berkembang di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan tersebut. Usulan itu membuka jalan bagi proses politik yang dapat berlanjut ke mekanisme pemakzulan.
Di tengah perkembangan hukum dan politik tersebut, pengunduran diri Gibran kini menjadi persoalan yang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan.
Perhatian berikutnya tertuju pada keputusan MPR dan proses pengisian jabatan wakil presiden setelah surat pengunduran diri tersebut diterima. (*/jan)
