BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Keberlanjutan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) tidak hanya bergantung pada kemampuan perusahaan meningkatkan produksi. Dukungan pemerintah daerah, kepastian regulasi, serta iklim investasi yang kondusif turut menentukan perkembangan sektor strategis tersebut.
Hal itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Upstream Oil and Gas Executive Meeting 2026 yang diselenggarakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul), pada 28–29 Oktober 2026.
Mengusung tema “Sinergitas Industri Hulu Migas dan Pemangku Kepentingan Daerah Menuju Swasembada Energi”, forum tersebut mempertemukan jajaran SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), serta perwakilan pemerintah daerah dari Kalimantan dan Sulawesi.
Deputy Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bayyu Setta membuka kegiatan tersebut. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud turut hadir menyampaikan keynote speech. Sejumlah bupati, wali kota, dan pejabat pemerintahan juga mengikuti pertemuan tersebut.
Kepala SKK Migas Kalsul Haryanto Syafri mengatakan, forum ini menjadi wadah untuk mempertemukan kepentingan industri hulu migas dengan agenda pembangunan pemerintah daerah. Melalui komunikasi langsung, berbagai persoalan dan peluang kerja sama diharapkan dapat dibahas secara terbuka.
Menurut dia, kegiatan usaha hulu migas memiliki karakter jangka panjang sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama pemerintah dan masyarakat di daerah tempat operasi berlangsung.
“Industri hulu migas harus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Daerah penghasil, khususnya di Kalimantan dan Sulawesi, juga harus merasakan kontribusi dari keberadaan industri ini,” ujar Haryanto.
Ia menilai, keberlangsungan kegiatan hulu migas tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan keselarasan antara program pembangunan daerah dan kebutuhan operasional industri, termasuk dalam aspek perizinan, keamanan, serta dukungan terhadap kegiatan investasi.
Dalam pertemuan tersebut, SKK Migas Kalsul juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah yang dinilai berkontribusi dalam mendukung kelancaran operasional hulu migas.
Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran pemerintah daerah dalam menciptakan situasi yang kondusif, menjaga keamanan kegiatan operasi, hingga membantu mempercepat proses perizinan.
“Dukungan pemerintah daerah memiliki arti penting bagi kelancaran kegiatan hulu migas. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kontribusi dan kerja sama yang selama ini telah diberikan,” kata Haryanto.
Ketua Pelaksana Upstream Oil and Gas Executive Meeting 2026 Andi Basuki, yang akrab disapa Abas, menjelaskan, rangkaian kegiatan dirancang untuk mempertemukan pemerintah daerah dengan SKK Migas dan KKKS dalam pembahasan yang lebih teknis.
Menurut dia, pemerintah daerah tidak hanya berperan dalam mendukung operasional perusahaan, tetapi juga memiliki posisi strategis untuk mendorong masuknya investasi, terutama dalam pemanfaatan potensi gas bumi di wilayah masing-masing.
“Melalui diskusi ini, kami ingin membangun pemahaman bersama mengenai kondisi industri hulu migas, mulai dari tata kelola, perkembangan kegiatan, hingga berbagai tantangan yang dihadapi. Pemerintah daerah juga memiliki peluang untuk membantu menghadirkan investor yang dapat menyerap potensi gas,” ujar Abas.
Terdapat dua agenda diskusi utama dalam pertemuan tersebut. Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada perkembangan terkini kegiatan usaha hulu migas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Sementara itu, diskusi hari kedua membahas Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang dijalankan KKKS sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Abas mengatakan, program pemberdayaan masyarakat perlu dirancang secara terintegrasi dan terukur agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah operasi. Pelaksanaannya juga harus mengacu pada tata kelola yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertemuan tersebut menghasilkan penekanan bahwa pengembangan industri hulu migas di Kalimantan dan Sulawesi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Peningkatan produksi perlu berjalan beriringan dengan penguatan investasi, kepastian regulasi, serta hubungan yang konstruktif dengan pemerintah daerah.
Di sisi lain, kontribusi industri terhadap pembangunan daerah juga perlu diperkuat melalui program pemberdayaan yang tepat sasaran. Dengan demikian, keberadaan industri hulu migas tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan operasi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi wilayah penghasil.
“Kami berharap komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah semakin kuat. Dengan dukungan bersama, kegiatan hulu migas dapat berjalan lebih baik sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” tutur Abas. (*/jan)
