BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Pemerintah Kota Balikpapan melakukan pengetatan belanja hingga mendekati Rp100 miliar untuk menghadapi tekanan fiskal daerah.
Sejumlah pos belanja aparatur dipangkas agar anggaran pembangunan yang dinilai menyentuh kebutuhan masyarakat tetap dapat berjalan.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, efisiensi terbesar berasal dari sejumlah belanja internal pemerintah. Di antaranya tunjangan kinerja aparatur sipil negara (ASN), perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial.
“Pemangkasan banyak ya, kurang lebih Rp100 miliaran. Sekitar Rp70 miliar dari anggaran ASN. Tunjangan kinerja (tukin), perjalanan dinas, kegiatan seremonial pemerintah kita pangkas,” kata Rahmad saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Senin (28/9/2026).
Menurut Rahmad, langkah tersebut tidak terlepas dari kondisi keuangan daerah yang masih menghadapi persoalan dana kurang bayar. Pemerintah Kota Balikpapan masih menunggu pencairan dana yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp400 miliar.
Namun, dari jumlah tersebut, dana yang telah diterima pemerintah daerah sejauh ini baru sekitar Rp12 miliar.
“Di tengah defisit kita, anggaran yang kurang bayar ini belum tersalurkan. Dari Rp400 miliar lebih itu, hanya ada bantuan sekitar Rp12 miliar. Jauh sekali,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Pemkot Balikpapan harus lebih selektif dalam menentukan belanja. Anggaran yang tersedia diarahkan untuk program yang dianggap memiliki dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.
Rahmad memastikan kebijakan penghematan tidak serta-merta menghentikan proyek pembangunan. Infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, sektor kesehatan dan sejumlah kebutuhan publik lainnya tetap masuk dalam daftar yang diprioritaskan.
“Untuk pembangunan yang lebih prioritas, termasuk jalan, sarana pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tuturnya.
Salah satu proyek yang tetap mendapat perhatian adalah pembangunan rumah sakit di wilayah Balikpapan Timur. Rahmad menjelaskan, proyek rumah sakit tersebut telah dirancang menggunakan skema multiyears.
Dengan pola pembiayaan tersebut, pengerjaan dapat dilakukan secara bertahap mengikuti kemampuan keuangan daerah.
“Rumah sakit sudah dianggarkan dengan skema multiyears. Kita kerjakan bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (*/jan)
