BALIKPAPAN, Seputarkata.com – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, Rabu 23 September 2026.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri mengatakan, pembahasan APBD Perubahan menjadi bagian penting untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan yang berjalan.
“Dalam Rapat Paripurna sebelumnya diketahui bahwa postur dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026, pendapatan daerah mengalami penurunan 2,27 persen menjadi Rp3,17 triliun. Belanja daerah meningkat 1,40 persen menjadi Rp3,566 triliun, sedangkan pembiayaan daerah meningkat 45,12 persen menjadi Rp365,55 miliar,” kata Alwi.
Menurutnya, peningkatan belanja di tengah penurunan pendapatan membutuhkan pengendalian yang kuat. Pemerintah Kota Balikpapan sebelumnya juga telah mengambil langkah melalui instruksi wali kota terkait penghentian pengadaan barang dan jasa yang belum berkontrak dalam APBD 2026.
Dalam paripurna tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan catatan dan rekomendasi terhadap perubahan postur anggaran.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Subari menilai penyesuaian target pendapatan merupakan langkah realistis untuk menjaga kredibilitas APBD.
Namun, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap harus diperkuat melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, digitalisasi serta pengawasan.
Golkar juga mendukung rasionalisasi dan refocusing belanja dengan tetap mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, persampahan, perlindungan sosial dan penguatan ekonomi.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui Siska Anggreni menyoroti penurunan pendapatan sekitar Rp73,76 miliar.
“Fraksi NasDem mengingatkan pemerintah kota perlu lebih kreatif menggali potensi PAD baru agar ketergantungan pada dana transfer pusat dapat diminimalkan,” ujarnya Siska.
NasDem juga meminta penjelasan mengenai pelebaran defisit serta efisiensi belanja pegawai maupun barang dan jasa.
Sorotan terhadap ketidakpastian transfer juga disampaikan Fraksi Gerindra, Hanura dan Demokrat. Lewat juru bicara Siswanto Budi Utomo, fraksi gabungan ini meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai kurang bayar pendapatan transfer yang disebut mencapai lebih dari Rp200 miliar.
Gerindra juga menaruh perhatian pada pengembangan sistem penyediaan air minum atau SPAM, ketahanan air baku, drainase dan perlindungan kawasan rawan banjir.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, H Haris menekankan perlunya langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mencegah kebocoran pajak maupun retribusi.
“Peningkatan pendapatan daerah harus lahir dari kerja intensif, pengawasan yang konsisten, dan keberanian melakukan penertiban, bukan sekadar perbaikan tradisional dalam dokumen anggaran,” tegasnya.
PDIP juga meminta optimalisasi BPHTB, khususnya dari sektor properti, serta percepatan pengisian sejumlah jabatan definitif yang masih kosong.
Sementara itu, Fraksi PKB-Hanura melalui Taufik Qul Rahman menyoroti tidak terakomodasinya sejumlah pokok pikiran DPRD akibat penutupan akses SIPD.
Fraksi ini juga mempertanyakan sejumlah kegiatan yang disebut telah berjalan sebelum pembahasan anggaran bersama DPRD.
Salah satunya pekerjaan pembangunan Pasar Sepinggan yang disebut menggunakan BTT sebesar Rp4,6 miliar, sebelum kemudian disesuaikan menjadi Rp3 miliar berdasarkan pembahasan bersama.
Sedangkan Fraksi PKS dan PPP melalui Jafar Sidik menyoroti penurunan PAD sekitar Rp86 miliar serta meminta pemerintah memperkuat digitalisasi sektor pajak, penataan parkir, optimalisasi BUMD dan pemanfaatan aset daerah.
Pembahasan selanjutnya akan menjadi ruang bagi Pemerintah Kota Balikpapan untuk memberikan jawaban dan penjelasan atas berbagai catatan, pertanyaan, serta rekomendasi yang disampaikan DPRD. (*/jan)
