BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Berakhirnya proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 tidak serta-merta mengakhiri perhatian DPRD Kota Balikpapan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Komisi IV DPRD memastikan akan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah sekolah untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan SPMB sekaligus memantau kondisi awal kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengatakan evaluasi baru akan dilakukan setelah seluruh rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selesai.
Langkah tersebut dinilai penting agar DPRD dapat melihat situasi di sekolah secara menyeluruh, termasuk kesiapan tenaga pendidik, kondisi ruang belajar, hingga proses adaptasi peserta didik baru.
Menurutnya, hingga seluruh tahapan penerimaan siswa selesai dilaksanakan, tidak ada lagi laporan atau keluhan masyarakat yang masuk ke Komisi IV. Hal itu menjadi indikator bahwa berbagai persoalan yang sempat muncul selama proses pendaftaran telah ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
“Dengan selesainya SPMB ini, kami berharap seluruh persoalan yang muncul sudah bisa diakomodasi. Sampai saat ini juga sudah tidak ada lagi pengaduan yang masuk,” kata Gasali, Senin 20 Juli 2026.
Meski demikian, ia menegaskan DPRD tetap perlu melakukan pengawasan di lapangan. Hasil kunjungan ke sekolah nantinya akan menjadi bahan evaluasi bersama pemerintah daerah untuk menyempurnakan mekanisme penerimaan peserta didik pada tahun-tahun mendatang.
“Nanti setelah kegiatan belajar mengajar berjalan, kami akan turun ke sekolah-sekolah untuk melihat kondisi di lapangan. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi ke depan,” ujarnya.
Selain membahas evaluasi SPMB, Komisi IV juga mengapresiasi pelaksanaan program seragam sekolah gratis yang kembali dijalankan Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun ajaran 2026/2027.
Menurut Gasali, distribusi bantuan tersebut telah berlangsung sesuai kebijakan dan menyasar seluruh sekolah negeri serta sebagian sekolah swasta.
Ia menilai program tersebut memberi manfaat nyata bagi masyarakat karena mampu mengurangi pengeluaran orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Kebijakan itu juga dinilai menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan yang lebih merata.
“Program ini sudah berjalan sesuai kebijakan pemerintah. Kami tentu mendukung penuh karena dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak,” tuturnya.
Gasali berharap evaluasi SPMB dan penguatan program bantuan pendidikan dapat berjalan beriringan.
Menurutnya, peningkatan kualitas layanan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sistem penerimaan siswa, tetapi juga oleh keberlanjutan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada peserta didik dan keluarganya.
Dengan pengawasan yang berkelanjutan, DPRD berharap kualitas pendidikan di Balikpapan terus meningkat dari tahun ke tahun. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
