BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengungkapkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akibat adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dan provinsi.
Pernyataan itu disampaikan Alwi saat diwawancarai pada Senin, 10 November 2025.
Menurut Alwi, meski pembahasan awal APBD 2026 sudah selesai, pihak DPRD bersama tim Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD) harus menghitung ulang akibat adanya pengurangan DBH.
“Kami akan membahas kembali dalam waktu dekat, mungkin satu minggu ke depan,” ujarnya.
Alwi menjelaskan, total DBH Balikpapan sebelum pemotongan mencapai sekitar Rp 1,8 triliun. Namun, pemotongan dari pusat mencapai Rp 1 triliun lebih, sementara pemotongan dari provinsi sekitar Rp 300 miliar.
“Total pemotongan hampir Rp 1,3 triliun, sehingga sisa DBH yang bisa kita kelola hanya sekitar Rp 500 miliar. Ini tentu berdampak pada perencanaan anggaran kita,” jelasnya.
Ketua DPRD tersebut menambahkan, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama karena sejumlah kebutuhan daerah sudah menunggu alokasi anggaran, termasuk pembiayaan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Menurutnya, rekrutmen P3K dalam beberapa waktu terakhir cukup banyak, sehingga menyerap porsi APBD yang tidak sedikit.
“Kita juga agak dipusingkan dengan pemotongan DBH ini, apalagi P3K yang kita rekrut lumayan banyak. Itu juga cukup menyita anggaran daerah,” ungkap Alwi.
Alwi menegaskan bahwa meski ada keterbatasan anggaran akibat pemotongan DBH, DPRD dan pemerintah kota tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan APBD 2026 agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
“Meski sisa DBH terbatas, kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menyusun anggaran yang realistis dan memprioritaskan kebutuhan penting masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan, pembahasan final APBD 2026 akan dilakukan secara intensif agar setiap keputusan anggaran tepat sasaran dan tetap mendukung program pembangunan kota Balikpapan.
“Harapannya, seluruh sektor bisa tetap berjalan meski dengan keterbatasan anggaran yang ada,” pungkasnya. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
