BALIKPAPAN, Seputarkata.com — Menjelang momentum akhir tahun yang biasanya diiringi peningkatan konsumsi bahan bakar rumah tangga, Komisi II DPRD Kota Balikpapan bergerak cepat.
Rabu 5 November 2025, DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Patra Niaga dan sejumlah agen LPG guna mengantisipasi potensi kelangkaan gas elpiji di masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengatakan bahwa rapat tersebut merupakan langkah preventif agar peristiwa kelangkaan LPG yang sempat terjadi di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang.
“Kita tidak ingin ada lagi keributan di masyarakat karena langka gas. Jadi sebelum masuk ke masa padat konsumsi di Desember, Januari, dan Februari, kita lebih dulu melakukan koordinasi,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, sekitar 12 agen LPG hadir membahas kesiapan pasokan jelang hari besar keagamaan dan tahun baru. Taufik menjelaskan, pihak Patra Niaga telah menyiapkan simulasi distribusi sebagai bentuk antisipasi jika terjadi lonjakan permintaan.
“Dari hasil pembahasan, pihak Patra Niaga sudah menyiapkan simulasi untuk menjaga kestabilan stok. Mereka memang tidak bisa menjamin sepenuhnya, tapi sudah punya skema antisipasi agar pasokan tetap aman,” terang Taufik.
Selain membahas stok, Komisi II juga memberikan peringatan tegas kepada Dinas Perdagangan dan Bagian Ekonomi Pemkot Balikpapan agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi penambahan agen baru.
Menurut Taufik, setiap keputusan terkait perizinan agen LPG harus mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami mengingatkan dinas perdagangan agar tidak sembarangan memberikan rekomendasi. Lihat dulu kondisi kota, kebutuhan masyarakat, dan jangan sampai agen yang sudah ada dirugikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kewenangan utama dalam pengaturan distribusi LPG memang berada di pemerintah pusat melalui PT Patra Niaga. Namun, pemerintah kota memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi dan pengawasan lapangan.
“Pusat tidak tahu kondisi riil di daerah. Karena itu, pemerintah kota harus selektif dalam memberikan izin agar distribusi tetap seimbang dan tidak menimbulkan konflik di bawah,” ujarnya.
Dengan langkah koordinatif ini, DPRD Balikpapan berharap masyarakat tidak lagi menghadapi kelangkaan LPG saat momentum penting di akhir tahun.
Komisi II menegaskan akan terus memantau ketersediaan stok dan kesiapan distribusi agar kebutuhan energi rumah tangga tetap terpenuhi secara merata. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
