BALIKPAPAN, Seputarkata.com — Upaya memperkuat karakter kebangsaan di tengah masyarakat yang majemuk menjadi perhatian serius DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan.
Melalui Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Rabu 29 Oktober 2025, DPRD Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kota membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, yang menegaskan pentingnya regulasi ini sebagai landasan memperkuat semangat nasionalisme di era modern.
“Raperda ini tidak sekadar membahas kurikulum atau kegiatan seremonial, tetapi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari masyarakat Balikpapan,” ujar Budiono dalam sambutannya.
Ia menambahkan, Balikpapan merupakan kota yang sangat heterogen dan menjadi pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, penanaman nilai kebangsaan menjadi fondasi penting menjaga keharmonisan sosial.
“Kita ingin agar masyarakat tetap rukun, saling menghargai, dan menjadikan Pancasila sebagai panduan hidup bersama di tengah perubahan besar yang akan terjadi dengan hadirnya IKN,” tambahnya.
Dalam pemandangan umum Wali Kota yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota dalam sidang paripurna, disampaikan bahwa Pemkot Balikpapan menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif DPRD Kota Balikpapan yang telah mengusulkan raperda tersebut.
Ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 tahun 2012 tentang pedoman pendidikan wawasan kebangsaan yang di dalamnya memuat materi Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, Bhineka Tunggal Ika yang menjunjung tinggi keberagaman dalam persatuan dan kesatuan NKRI.
Pemkot Balikpapan memandang bahwa arah dari rancangan peraturan daerah initelah sejalan dengan semangat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan sejalan dengan visi misi Kota Balikpapan.
Raperda ini akan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan aparatur sipil negara.
Pemkot Balikpapan mendukung penuh upaya penanaman nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk pada aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik.
Upaya ini untuk memperkuat integritas, etika pelayanan publik, serta menjaga harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat saat ini, nilai nilai Pancasila berfungsi sebagai filter dan pedoman masyarakat dan aparatur sipil negara.
Budiono berharap, pembahasan raperda ini nantinya bisa melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi dan tokoh masyarakat, agar produk hukum yang lahir benar-benar aplikatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Tahap selanjutnya, DPRD Kota Balikpapan akan menyusun jadwal tanggapan dewan terhadap pemandangan umum Wali Kota sebelum Raperda masuk ke pembahasan tingkat panitia khusus (pansus). (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
