BALIKPAPAN, Seputarkata.com — Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Subari, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di GG. Mulia Gedung Bulu Tangkis, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, pada Senin 20 Oktober 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat sekitar yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi mereka.
Dalam kesempatan tersebut, H. Subari turut mengundang beberapa OPD terkait untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat sekaligus mencari solusi bersama terhadap sejumlah persoalan di wilayah Manggar. Kehadiran lintas instansi ini diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut terhadap aspirasi warga.
Beberapa isu utama yang disampaikan masyarakat meliputi penerangan jalan umum, perbaikan dan pembangunan drainase, serta akses pendidikan bagi siswa SDN 012 yang hingga kini masih menumpang belajar di SMA PJHI akibat relokasi bangunan sekolah.
Selain itu, warga juga menyoroti kelangkaan vaksin PCP bagi balita dan harapan agar masalah tersebut dapat segera diatasi oleh instansi terkait.
“Kami berharap pemerintah bisa memastikan anak-anak kembali bersekolah dengan nyaman dan layanan kesehatan dasar bagi balita bisa terpenuhi. Hal-hal ini sangat penting bagi warga kami,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang hadir.
Menanggapi hal tersebut, H. Subari menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat melalui forum resmi di DPRD. Ia menekankan bahwa masukan warga akan menjadi perhatian serius untuk diperjuangkan bersama pemerintah kota.
“Setiap masukan dari masyarakat akan kami bawa ke forum pembahasan DPRD. Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan dasar warga, terutama di wilayah Balikpapan Timur, bisa tertangani secara nyata,” kata H. Subari.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas umum, pelayanan kesehatan, serta kenyamanan lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerataan pembangunan di Balikpapan.
H. Subari berharap kegiatan reses ini tidak sekadar menjadi wadah menampung aspirasi, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah.
Dengan begitu, setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat ditindaklanjuti dengan cepat, tepat, dan berkelanjutan.
“Kami akan terus berjuang agar suara masyarakat tidak berhenti di forum reses, tapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata,” pungkasnya. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
