BALIKPAPAN, Seputarkata.com — Rencana pembangunan Kota Balikpapan pada tahun 2026 diprediksi akan menghadapi tantangan berat.
Pemangkasan besar-besaran terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dinilai berpotensi memperlambat sejumlah proyek strategis.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota bersama DPRD kini sedang melakukan penyesuaian ulang terhadap rancangan APBD 2026 setelah munculnya kebijakan baru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Pemerintah kota dan sejumlah daerah lain di Indonesia kini melakukan penghitungan ulang karena adanya penurunan dana transfer. Berdasarkan data sementara, pemotongan TKD bisa mencapai lebih dari 60 persen dari total yang biasanya diterima,” ujar Budiono, Selasa 14 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, selama ini TKD yang diterima Balikpapan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta beberapa jenis transfer lainnya. Total nilai transfer yang biasanya mencapai Rp1,8 triliun kini diperkirakan hanya akan tersisa sekitar Rp700–800 miliar.
“Artinya, lebih dari Rp1 triliun dana yang seharusnya bisa digunakan untuk program daerah harus hilang akibat kebijakan ini. Tentu ini akan berdampak besar terhadap kegiatan pembangunan,” jelasnya.
Selain dari pemerintah pusat, Budiono juga memperkirakan dana transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan ikut berkurang karena efek domino dari kebijakan fiskal nasional.
“Kalau sebelumnya kita bisa menerima sekitar Rp300 miliar, kemungkinan hanya akan tersisa separuhnya, atau bahkan kurang,” tuturnya.
Kondisi ini dipastikan mempersempit ruang fiskal daerah. Anggaran untuk sektor pembangunan fisik yang sebelumnya berkisar Rp500 miliar kemungkinan besar akan turun drastis hingga di bawah Rp100 miliar.
“Kalau situasinya tidak berubah, otomatis banyak kegiatan fisik yang harus ditunda atau disesuaikan. Tahun depan kita harus fokus pada program yang benar-benar prioritas,” tambah Budiono.
Meski begitu, ia menegaskan DPRD bersama pemerintah daerah akan berupaya menjaga proses pembahasan anggaran agar tetap berjalan kondusif.
Menurutnya, koordinasi dan adaptasi menjadi kunci agar kebijakan pembangunan tetap bisa terlaksana meski dengan anggaran yang terbatas.
“Kami berharap seluruh pihak bisa realistis dan tetap menjaga komitmen untuk melanjutkan pembangunan. Kondisi keuangan memang berat, tapi semangat melayani masyarakat tidak boleh ikut menurun,” pungkasnya. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
