BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengalami keterlambatan atau molor dari jadwal yang ditargetkan.
Dengan tiga fraksi, yaitu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDIP, dan Gerindra, yang masih belum mengirimkan surat rekomendasi, situasi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses legislasi di kota ini.
Ketua Fraksi PKB, Halili, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu fraksi lainnya untuk menyelesaikan pengumpulan surat rekomendasi.
“Kami masih dalam tahap pengaturan di dalam fraksi kami sendiri. Kami akan mengikuti fraksi lain. Begitu mereka selesai, kami juga akan segera menyusulkan surat rekomendasi kami,” katanya di wartwan pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Halili mengakui bahwa mereka telah diminta dua kali untuk mengirimkan surat tersebut. Namun karena fraksi lain belum lengkap, mereka memilih untuk menunggu.
“Seharusnya kami sudah memasukkan. Tetapi karena yang lain belum siap, kami harus bersabar dulu,” ungkapnya.
Sikap sabar ini mencerminkan komitmen PKB untuk menjaga sinergi antar fraksi.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi PKB, Taufik Qul Rahman, menegaskan pentingnya keterbukaan mengenai situasi ini kepada masyarakat.
Ia berpendapat bahwa Fraksi Golkar, sebagai partai dengan jumlah kursi terbanyak, seharusnya bisa menjadi inisiator untuk mengajak fraksi lainnya duduk bersama dan menyamakan persepsi.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa untuk membahas AKD, semua fraksi harus duduk bersama,” tutur Taufik.
Taufik juga mengungkapkan bahwa sebelumnya terjadi deadlock dalam pembahasan AKD, akibat kurangnya titik temu.
“Kalau ditanya kenapa sampai berlarut-larut, hal ini tentunya harus dikomunikasikan oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan agar bisa mengatasi permasalahan ini,” jelasnya.
Pernyataan ini menunjukkan adanya harapan untuk menemukan solusi melalui dialog yang konstruktif.
Dengan kondisi saat ini, semua fraksi di DPRD Balikpapan dihadapkan pada tantangan untuk bekerja sama demi mewujudkan AKD yang efektif dan efisien.
Keterlambatan ini seharusnya menjadi momentum bagi semua anggota dewan untuk mendorong kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik.
Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD diharapkan dapat menjaga transparansi dan menyampaikan setiap perkembangan kepada masyarakat.
Hanya dengan bekerja sama, permasalahan seperti ini dapat diatasi, dan DPRD Kota Balikpapan dapat berfungsi dengan baik demi kepentingan masyarakat. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
