PENAJAM, Seputarkata.com – Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menjadi fokus perhatian. Meskipun saat ini masih dalam tahap menunggu rapat dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten PPU, Muhajir, mengonfirmasi bahwa dokumen rancangan APBD 2025 belum mulai dibahas.
“Pembahasan APBD 2025 belum dimulai. Saat ini, kami masih berada dalam proses penyelesaian APBD 2024, yang dijadwalkan selesai hingga akhir November. Ini berarti masih ada satu setengah bulan untuk menyelesaikannya,” katanya pada Senin, 14 Oktober 2024.
Pernyataan ini mencerminkan realitas kerja yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola waktu dan sumber daya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Muhajir melanjutkan bahwa DPRD PPU sedang menyusun alat kelengkapan dewan (AKD). Setelah proses ini selesai, pembahasan APBD 2025 dapat dimulai, yang direncanakan berlangsung pada akhir bulan November.
“Mudah-mudahan minggu depan, penyusunan alat kelengkapan dewan sudah terbentuk, termasuk Badan Anggaran (Banggar),” harapnya.
Dalam rangka mempersiapkan pembahasan APBD 2025, beberapa tahapan penting telah direncanakan, seperti kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 dan penyampaian Raperda APBD.
“Setelah itu, tahapan berikutnya adalah paripurna nota keuangan, kemudian pembahasan Rancangan APBD, dan akhirnya persetujuan. Hanya tinggal beberapa tahapan saja lagi,” jelas Muhajir.
Waktu menjadi faktor kunci dalam proses ini. Pemerintah Kabupaten PPU masih memiliki sekitar satu bulan sebelum batas akhir pembahasan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.
Ini memberi ruang bagi pemkab untuk melaksanakan semua tahapan dengan cermat, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat menghasilkan keputusan yang transparan dan akuntabel.
Harapan masyarakat PPU pun semakin besar. Mereka menantikan realisasi APBD yang tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
Proses yang transparan dalam pembahasan APBD akan berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Dengan segala persiapan dan tahapan yang harus dilalui, perjalanan menuju pembahasan APBD 2025 menjadi suatu proses yang kompleks namun krusial.
Pemkab PPU diharapkan mampu mengelola waktu dan sumber daya secara efektif, sehingga dapat merumuskan anggaran yang berfokus pada kepentingan masyarakat dan mendorong pertumbuhan daerah. (*/ADV/DiskominfoPPU/jan)
