BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Masyarakat Kota Balikpapan perlu lebih cermat saat mencari informasi mengenai layanan pendidikan melalui internet.
Nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan diduga digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk sebuah situs web yang tidak diketahui sebagai kanal resmi pemerintah daerah.
Situs dengan alamat disdikbudbalikpapan.id tersebut ditemukan dalam penelusuran digital yang dilakukan jurnalis Mukmin Aziz.
Tampilan situs mencantumkan nama yang menyerupai institusi pemerintah, tetapi isi publikasinya tidak mencerminkan kanal informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sejumlah artikel yang dimuat bahkan membahas isu di luar bidang pendidikan. Di antaranya terdapat pemberitaan mengenai kriminalitas dan pemerintahan.
Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran karena masyarakat dapat mengira situs tersebut merupakan sumber informasi resmi Disdikbud Balikpapan.
Padahal, informasi yang keliru pada kanal yang mengatasnamakan instansi pemerintah berpotensi membingungkan orang tua siswa, peserta didik, maupun tenaga pendidik.
Temuan mengenai situs tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Disdikbud Balikpapan Irfan Taufik untuk mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut.
Irfan mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu memastikan status situs tersebut melalui tim yang menangani publikasi dan informasi digital Disdikbud. Pemeriksaan diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai kanal resmi pemerintah.
“Terima kasih atas atensi rekan-rekan media. Saya cek dulu ke staf yang menangani publikasi Disdikbud,” ujar Irfan saat dikonfirmasi melalui WhatsApp grup, Rabu (7/10/2026).
Menurut dia, pengecekan juga penting untuk mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan nama lembaga maupun penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat memiliki rujukan yang jelas ketika mengakses informasi pendidikan. Terlebih, layanan pendidikan berkaitan langsung dengan kepentingan orang tua, siswa, dan sekolah.
Disdikbud Balikpapan juga akan mengoordinasikan temuan tersebut dengan tim teknis publikasi untuk memastikan kanal digital yang benar-benar dikelola oleh instansi tersebut.
Langkah verifikasi menjadi penting sebelum masyarakat menjadikan suatu situs sebagai rujukan informasi pemerintah. Penggunaan nama, identitas, atau atribut lembaga publik dalam ruang digital tidak serta-merta menunjukkan bahwa sebuah situs merupakan kanal resmi instansi terkait. (*/jan)
