BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Senin, 14 April 2025.
Penyampaian dilakukan oleh Sekretaris Daerah Muhaimin, mewakili Wali Kota Rahmad Mas’ud, sebagai bentuk akuntabilitas atas kinerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 13 Tahun 2019 dan Permendagri No. 98 Tahun 2020.
Dalam pemaparannya, Muhaimin menjelaskan bahwa penyusunan LKPJ berpedoman pada RPJMD 2021–2026 dan RKPD 2024.
Laporan ini memuat evaluasi capaian anggaran, pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat sepanjang tahun berjalan.
“LKPJ ini menjadi cerminan komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Muhaimin.
Sepanjang tahun 2024, Balikpapan berhasil meraih 72 penghargaan, diantaranya 45 di tingkat provinsi, 26 nasional, dan 1 internasional yang menurut Muhaimin merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen daerah.
Dari sektor ekonomi, Balikpapan mencatat pertumbuhan sebesar 3,23 persen. Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi kota dengan kontribusi 45,55 persen. Kota ini juga mencatat nilai tambah regional tertinggi ketiga di Kalimantan Timur, yakni sebesar 17,91 persen.
PDRB per kapita mengalami peningkatan signifikan dari Rp151,31 juta pada 2020 menjadi Rp 214,11 juta pada 2024. Inflasi pun berhasil ditekan hingga 1,11 persen melalui program seperti urban farming, operasi pasar murah, dan penyaluran cadangan pangan daerah.
Di bidang sosial, IPM Balikpapan naik menjadi 82,62, melampaui rata-rata nasional, dengan tingkat kemiskinan turun menjadi 2,23 persen, salah satu yang terendah secara nasional.
Namun, tantangan tetap ada. Tingkat pengangguran terbuka naik tipis dari 6,09 persen menjadi 6,22 persen, dan indeks ketimpangan pengeluaran (Gini Ratio) sedikit meningkat dari 0,323 menjadi 0,324.
Terkait realisasi APBD 2024, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 4,01 triliun dan terealisasi Rp 4,02 triliun atau 100,26 persen.
Sedangkan belanja daerah mencapai Rp 4,54 triliun, digunakan untuk mendanai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Seluruh capaian ini merupakan hasil kerja bersama, dan menjadi pemacu untuk terus membangun Balikpapan yang lebih baik,” pungkas Muhaimin. (*/ADV/Diskominfo Balikpapan/jan)
